Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anies-Sandi Tolak PMD Food Station, Jalan Pasar Cipinang Hancur

Reporter

image-gnews
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 di Istana Negara,  Jakarta, 16 Oktober 2017. TEMPO/Subekti.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 di Istana Negara, Jakarta, 16 Oktober 2017. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pencabutan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 125 miliar untuk BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2018 oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi) berakibat cukup fatal.

Menurut Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi, kebijakan Anies-Sandi itu membuat pembiayaan perbaikan infrastruktur Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, tersendat. Arief mengungkapkannya kepada Komisi C DPRD DKI dalam rapat kemarin, Selasa, 21 November 2017. 

"Itu yang saya soroti saat ini adalah infrastruktur Pasar Induk Cipinang," katanya seusai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Arief menjelaskan, PMD Rp 125 miliar tersebut rencananya untuk perbaikan saluran drainase dan jalan di dalam Pasar Induk Cipinang yang rusak parah. Tanpa PMD, pembiayaan untuk perbaikan infrastruktur itu memang bisa menggunakan anggaran operasional Food Station namun harus bertahap sehingga perbaikan tak bisa cepat.

Tak hanya PT Food Station, empat perusahaan daerah lain juga terancam tidak mendapatkan kucuran PMD tahun depan, yakni PD Dharma Jaya, PT Jaktour, PT Asuransi Bangun Akrida, dan PD Pembangunan Sarana Jaya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Arief, kondisi jalan yang rusak sudah terjadi 25 tahun. Perbaikan sudah dilakukan secara bertahap namun belum maksimal sebab juga diperlukan anggaran untuk perawatan jalan. Food Station sudah membangun turap dan jalan sepanjang 7-8 meter dengan tebal 31 sentimeter karena kawasan tersebut dilalui truk dengan kapasitas 30-40 ton setiap harinya. Di sisi lain, kondisi jalan masih belum memadai dengan jalan beton.

Arief menyarankan, siapapun direktur utamanya nanti Food Station harus mencicil pembangunan infrastruktur. Namun, jika harus mencicil sampai total anggaran Rp 125 miliar tentu membutuhkan waktu yang lama. "Berapa tahun? Makanya kami perlu ada injection sebenarnya," ujar Arief.

Anggaran yang tersedia sampai saat ini Rp 6 miliar untuk perbaikan jalan setiap tahunnya. Angka tersebut terbilang kecil jika dibandingkan usulan anggaran PMD sebesar Rp 125 miliar.

Arief berpendapat, dana PMD sangat diperlukan oleh PT Food Station tapi dia menghormati keputusan dari Anies-Sandi. Dia memastikan ketiadaan PMD tak akan mempengaruhi ketahanan pangan. "Kami sudah siapkan untuk pangan murah dan operasi pasar."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

8 Maret 2023

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

Pemerintah mempertimbangkan opsi retrofit atau perpanjangan umur pakai kereta listrik atau KRL menggunakan komponen kereta lain.


Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

9 Agustus 2022

Aksi dukungan kepada Gubernur Anies Baswedan untuk menjual saham bir PT Delta Jakarta yang dimiliki Pemprov DKI di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019. Demo ini digelar oleh Front Pembela Islam (FPI) bersama sejumlah ormas Islam dan masyarakat Betawi. TEMPO/Melgi Anggia
Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

Penjualan saham bir PT Delta Djakarta adalah bagian dari janji kampanye Anies Baswdan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta.


Cerita Korban Penggusuran di Sunter Pilih Anies-Sandiaga di 2017

18 November 2019

Warga korban gusuran marah ketika petugas Satpol PP membongkar sisa bangunan di Jalan Agung Perkasa 8, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 18 November 2019. TEMPO/Lani Diana
Cerita Korban Penggusuran di Sunter Pilih Anies-Sandiaga di 2017

Warga bernama Ahmad Dahri menyebut dia dan seluruh korban penggusuran di Sunter sudah memilih pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada 2017.


Pemilihan Wagub Molor di DPRD DKI, Sandiaga Uno Bilang Begini

21 September 2019

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi (kiri Sandi) usai menyerahkan bantuan ambulans secara simbolis kepada warga Jakarta Barat, Jalan Haji Kelik RT/RW 04/08, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu, 21 September 2019. TEMPO/Lani Diana
Pemilihan Wagub Molor di DPRD DKI, Sandiaga Uno Bilang Begini

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendorong agar anggota DPRD DKI segera memilih pengganti dirinya.


Pergub Budaya Betawi Tak Rampung, FBR Kecewa pada Anies Baswedan

2 Maret 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima gelar Jawara Kehormatan dari Brigade Jawara Betawi 411 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Ahad, 4 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pergub Budaya Betawi Tak Rampung, FBR Kecewa pada Anies Baswedan

FBR kecewa dengan Anies Baswedan yang belum menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelesatrian Kebudayaan Betawi.


Cawagub DKI Sudah Diserahkan ke Anies, FBR Merasa Dikhianati PKS

2 Maret 2019

Spanduk milik Forum Betawi Rempug (FBR) yang menolak calon wakil gubernur DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa, 26 Februari 2019. TEMPO/Lani Diana
Cawagub DKI Sudah Diserahkan ke Anies, FBR Merasa Dikhianati PKS

FBR kecewa karena tidak pernah diajak bicara oleh PKS terkait penentuan cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno.


DKI Terbitkan Pergub OK-OCE, Ini Kata Perkumpulan Soal Isinya

18 Oktober 2018

Gaya kuda-kuda Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada saat berfoto bersama kader Oke Oce di Harapan Mulya, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Februari 2018. FOTO: TEMPO/M Julnis Firmansyah
DKI Terbitkan Pergub OK-OCE, Ini Kata Perkumpulan Soal Isinya

Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 102 tahun 2018 yang mengatur Pengembangan Kewirausahaan Terpadu atau dikenal OK-OCE akhirnya terbit.


Setahun Anies Baswedan, Ada Standar Baru Ukur Kinerja Pegawai DKI

17 Oktober 2018

83 orang petugas Pemprov DKI Jakarta yang diberangkatkan ke Palu, Sulawesi Tengah, dilepas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Setahun Anies Baswedan, Ada Standar Baru Ukur Kinerja Pegawai DKI

Pegawai DKI eselon ketiga ke atas memiliki standar mutu kerja secara kuantitatif pada setahun Anies Baswedan menjadi gubernur.


Setahun Anies Baswedan, Bagaimana 23 Janji Kampanye Ditunaikan

17 Oktober 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan rumah DP nol rupiah Samawa di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Rusunami ini diperuntukkan bagi warga yang ber-KTP DKI Jakarta serta berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Setahun Anies Baswedan, Bagaimana 23 Janji Kampanye Ditunaikan

Setahun Anies Baswedan, menegaskan bahwa RPJMD telah mencerminkan janji kampanyenya dalam pilkada 2017.


Setahun Anies Baswedan, Pengamat: Hindari Program Mengada-ada

9 Oktober 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu 26 September 2018. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Pidato Gubernur terhadap Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Subekti.
Setahun Anies Baswedan, Pengamat: Hindari Program Mengada-ada

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengevaluasi kinerja program-program unggulan.