Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dana Hibah PGRI Rp 367 Miliar, Dinas Pendidikan Tak Tahu-menahu

Reporter

image-gnews
Sejumlah Guru membentangkan poster bertuliskan PGRI saat mengikuti peringatan puncak Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 70 di Gelora Bung Karno, Jakarta, 13 Desember 2015. Acara ini dihadiri ribuan guru dari berbagai daerah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Sejumlah Guru membentangkan poster bertuliskan PGRI saat mengikuti peringatan puncak Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 70 di Gelora Bung Karno, Jakarta, 13 Desember 2015. Acara ini dihadiri ribuan guru dari berbagai daerah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jakarta bakal mendapat rejeki nomplok. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018, PGRI mendapat hibah sekitar Rp 367 miliar, melonjak tajam dari alokasi dalam APBD 2017 sebesar Rp 27,9 miliar.

PGRI merupakan salah satu dari 104 lembaga dan kegiatan yang bakal menerima dana hibah. Untuk tahun anggaran 2018, total dana hibah Rp 1,76 triliun. Sejumlah kejanggalan mencuat, mulai nama dan alamat penerima hibah yang tidak sinkron, alokasi yang "nyelonong" di tengah jalan, hingga penjatahan minus rekomendasi.

Baca juga: Polri dan TNI Dapat Hibah Miliaran, Ini Penjelasan Ahok

Hibah untuk PGRI Jakarta ini masuk kategori ganjil. Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan dinasnya tak pernah memberi rekomendasi agar PGRI mendapat hibah sebesar itu.

Padahal aturannya, kata dia, calon penerima hibah harus mendapat rekomendasi dari dinas terkait, yang ditembuskan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD). "Kalau PGRI, ya, urusan PGRI," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Umum PGRI DKI Jakarta Agus Suradika mengklaim telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan. "Sudah," ucapnya. Dia menjelaskan, anggaran itu untuk tambahan honor guru swasta. "Tahun depan, semua guru yang ada di data pokok pendidikan (menerima)," tuturnya, yang juga Ketua BKD Jakarta.

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Syarif, mengatakan Dewan akan mengevaluasi dana hibah dalam RAPBD 2018. Evaluasi dilakukan terutama terhadap hibah dengan nilai yang terbilang fantastis, termasuk untuk PGRI Jakarta.

Menurut Syarif, sebelum disetujui, harus ada peninjauan atau kajian oleh satuan kerja perangkat dinas terkait apakah PGRI layak menerima dana hibah sebesar itu. "Itu buat apa, ya? Apa mungkin buat sertifikasi guru?" katanya.

DEVY ERNIS | ADAM PRIREZA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

19 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

Rany Mauliani, mengatakan, usulan mengalihkan anggaran pin emas anggota DPRD DKI Jakarta ke KJMU sulit direalisasikan. Kenapa?


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

34 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Penyerapan APBD DKI 2023 Capai Rp66,7 Triliun, Mayoritas untuk Gaji hingga Hibah

10 Januari 2024

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri pentas seni Sekolah Luar Biasa Negeri 7, Jakarta Timur pada Rabu, 13 Desember 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Penyerapan APBD DKI 2023 Capai Rp66,7 Triliun, Mayoritas untuk Gaji hingga Hibah

Realisasi belanja daerah pada APBD DKI 2023 mencapai 92,54 persen atau meningkat 8 persen dari tahun lalu


Heru Budi Klaim Kinerja APBD DKI 2023 Tumbuh Optimal, Realisasi Pendapatan Daerah Rp 71 Triliun

9 Januari 2024

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono panen cabai bersama secara serentak bersama Kelompok Tani Pinggir Bumi (KTPB) di Buperta Cibubur, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Desember 2023./Dok Humas Pemprov DKI Jakarta
Heru Budi Klaim Kinerja APBD DKI 2023 Tumbuh Optimal, Realisasi Pendapatan Daerah Rp 71 Triliun

Heru Budi mengatakan realisasi pendapatan daerah yang melebihi dari target didukung kondisi makro ekonomi serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi.


Kota Bandung Dapat Hibah Presiden untuk Sambungan Air Bersih Gratis

31 Desember 2023

Ilustrasi air bersih. sndimg.com
Kota Bandung Dapat Hibah Presiden untuk Sambungan Air Bersih Gratis

Para penerima hibah nantinya akan mendapat sambungan pemasangan saluran air bersih gratis ke rumahnya.


Banyuwangi Salurkan Hibah Pendidikan Rp18,3 Miliar

31 Desember 2023

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyangrai kopi dalam acara Festival Pesta Rakyat Kopi Gombengsari di Banyuwangi, Jawa Timur. Minggu, 13 Agustus 2023 ( ANTARA/HO-Humas Pemkab Banyuwangi)
Banyuwangi Salurkan Hibah Pendidikan Rp18,3 Miliar

Banyuwangi menyalurkan bantuan dana hibah untuk pendidikan mencapai Rp18,3 miliar sepanjang tahun 2023.


Top Metro: Jakarta Diminta Siapkan Dana Efek IKN Pindah, Siskaeee Tersangka Film Porno

30 Desember 2023

Fransiska Candra Novitasari atau Siskaeee menghadiri pemeriksaan kasus pembuatan film porno Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 25 September 2023. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsu) memeriksa Siskaeee sebagai saksi terkait film porno yang dibintanginya 'Keramat Tunggak' yang di produksi oleh Kelas Bintang, Sebelumnya Dirkrimsus telah memeriksa 12 pemeran film dewasa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Top Metro: Jakarta Diminta Siapkan Dana Efek IKN Pindah, Siskaeee Tersangka Film Porno

Pemprov DKI diminta menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi perubahan usai IKN pindah, Siskaeee jadi tersangka kasus film porno


Kemendagri Minta Jakarta Siapkan Kebutuhan Dana Kepindahan Ibu Kota ke IKN

29 Desember 2023

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Wikimedia
Kemendagri Minta Jakarta Siapkan Kebutuhan Dana Kepindahan Ibu Kota ke IKN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta menyediakan alokasi anggaran dalam APBD 2024 untuk kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kaltim.


Kakorlantas Polri Dapat Hibah Mobil Dinas BMW iX, Harganya Rp 2,5 Miliar

24 Desember 2023

Mobil dinas BMW iX. (Dok NTMC Polri)
Kakorlantas Polri Dapat Hibah Mobil Dinas BMW iX, Harganya Rp 2,5 Miliar

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan dihadiahi mobil listrik BMW iX dari PT Mitra Teknologi Solusindo Soedono


BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke Semua Kementerian/Lembaga, Kecuali Kominfo

5 Desember 2023

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (kanan) bersama anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana (kiri) berjalan keluar usai menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 11 November 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke Semua Kementerian/Lembaga, Kecuali Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi satu-satunya kementerian yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)