Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Rincian Pajak Daerah di APBD DKI 2018 Dinilai Terlalu Tinggi

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ilustrasi pajak. shutterstock.com
Ilustrasi pajak. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Target pajak daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD DKI) Jakarta tahun 2018 yang diajukan Anies-Sandi mengalami kenaikan sebesar Rp 2 triliun dari rancangan awal.

Sebelumnya, pajak daerah yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI adalah sebesar Rp 36,12 triliun. Namun, APBD DKI yang disahkan dalam sidang paripurna Kamis, 30 November 2017, target pajak daerah yang ditetapkan adalah sebesar Rp 38,12.

Kenaikan target pajak tersebut bakal diperoleh dari beberapa jenis pajak daerah. Salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu sebesar Rp 950 miliar menjadi Rp 8,5 triliun.
Baca : Begini Anies Baswedan Menjawab Kritik DPRD Soal Gaji Tim Gubernur

Selain PBB-P2, ada enam jenis pajak lain yang juga ditargetkan mengalami kenaikan. Enam jenis pajak tersebut adalah, pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 250 miliar menjadi Rp 8 triliun; bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KP) sebesar Rp 650 miliar menjadi Rp 5,75; pajak hotel sebesar Rp 25 miliar menjadi Rp 1,7 triliun; pajak reklame sebesar Rp 100 miliar menjadi Rp 1,15 triliun; pajak penerangan jalan sebesar Rp 150 miliar menjadi Rp 1,15 triliun; dan pajak parkir sebesar Rp Rp 35 miliar menjadi Rp 685 miliar.

Kenaikan pajak daerah yang cukup banyak tersebut juga sempat diperdebatkan Anggota DPRD DKI Jakarta yang juga hadir dalam sidang paripurna. Menurtunya, jumlah tersebut sangatlah tidak realistis melihat perekonomian yang saat ini sedang lesu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Judistira Hermawan, kenaikan tersebut didasarkan pada kenaikan penerimaan pajak yang terjadi beberapa tahun terakhir. Kenaikan tersebut juga merupakan bentuk upaya perpajakan yang berupa kebijakan terkait pajak daerah.

“Tren penerimaan pajak daerah yang cenderung mengalami kenaikan dan diprediksi akan mencapai 100.57 persen,” ucap Judistira saat menyampaikan laporan hasil pembahasan APBD tahun 2018 dalam sidang paripurna hari ini.

Jika 7 jenis pajak tersebut ditargetkan mengalami kenaikan, ada dua jenis pajak yang justru mengalami penurunan di APBD DKI 2018. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami penurunan sebesar Rp 100 miliar menjadi Rp 5,5 triliun. Pajak rokok juga akan mengalami penurunan sebesar Rp 60 miliar menjadi Rp 540 triliun.

KISTIN SEPTIYANI | DA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

41 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

Rany Mauliani, mengatakan, usulan mengalihkan anggaran pin emas anggota DPRD DKI Jakarta ke KJMU sulit direalisasikan. Kenapa?


Penyerapan APBD DKI 2023 Capai Rp66,7 Triliun, Mayoritas untuk Gaji hingga Hibah

10 Januari 2024

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri pentas seni Sekolah Luar Biasa Negeri 7, Jakarta Timur pada Rabu, 13 Desember 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Penyerapan APBD DKI 2023 Capai Rp66,7 Triliun, Mayoritas untuk Gaji hingga Hibah

Realisasi belanja daerah pada APBD DKI 2023 mencapai 92,54 persen atau meningkat 8 persen dari tahun lalu


Heru Budi Klaim Kinerja APBD DKI 2023 Tumbuh Optimal, Realisasi Pendapatan Daerah Rp 71 Triliun

9 Januari 2024

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono panen cabai bersama secara serentak bersama Kelompok Tani Pinggir Bumi (KTPB) di Buperta Cibubur, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Desember 2023./Dok Humas Pemprov DKI Jakarta
Heru Budi Klaim Kinerja APBD DKI 2023 Tumbuh Optimal, Realisasi Pendapatan Daerah Rp 71 Triliun

Heru Budi mengatakan realisasi pendapatan daerah yang melebihi dari target didukung kondisi makro ekonomi serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi.


Top Metro: Jakarta Diminta Siapkan Dana Efek IKN Pindah, Siskaeee Tersangka Film Porno

30 Desember 2023

Fransiska Candra Novitasari atau Siskaeee menghadiri pemeriksaan kasus pembuatan film porno Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 25 September 2023. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsu) memeriksa Siskaeee sebagai saksi terkait film porno yang dibintanginya 'Keramat Tunggak' yang di produksi oleh Kelas Bintang, Sebelumnya Dirkrimsus telah memeriksa 12 pemeran film dewasa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Top Metro: Jakarta Diminta Siapkan Dana Efek IKN Pindah, Siskaeee Tersangka Film Porno

Pemprov DKI diminta menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi perubahan usai IKN pindah, Siskaeee jadi tersangka kasus film porno


Kemendagri Minta Jakarta Siapkan Kebutuhan Dana Kepindahan Ibu Kota ke IKN

29 Desember 2023

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Wikimedia
Kemendagri Minta Jakarta Siapkan Kebutuhan Dana Kepindahan Ibu Kota ke IKN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta menyediakan alokasi anggaran dalam APBD 2024 untuk kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kaltim.


Proyek 10 Jalan Tembus di Jakarta Terkendala Pembebasan Lahan

19 November 2023

Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo saat ditemui di Taman ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Proyek 10 Jalan Tembus di Jakarta Terkendala Pembebasan Lahan

pembebasan lahan menjadi kendala dari kelanjutan proyek missing link atau jalan tembus.


DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

16 November 2023

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

DPRD DKI Jakarta menetapkan APBD 2024 sebesar Rp 81.716.573.026.059 atau Rp 81,71 triliun.


Dievaluasi Kemendagri, APBD Perubahan DKI Ditambah Rp 28 Miliar

8 November 2023

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Dievaluasi Kemendagri, APBD Perubahan DKI Ditambah Rp 28 Miliar

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Perda tentang APBD Perubahan DKI 2023 dengan besaran Rp 79,529 triliun.


Dishub DKI Beberkan Alasan Tak Ada Lagi Anggaran Penambahan Jalur Sepeda

25 Oktober 2023

Stick cone jalur sepeda permanen yang rusak di Jalan Salemba, Jakarta, 16 November 2022. TEMPO/Subekti.
Dishub DKI Beberkan Alasan Tak Ada Lagi Anggaran Penambahan Jalur Sepeda

Tidak ada anggaran untuk penambahan jalur sepeda dalam rancangan APBD 2024.


Mengenal Grand Cempaka Resort, Lokasi Favorit DPRD DKI saat Bahas APBD

15 Oktober 2023

Rapat Badan Anggaran pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 1 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Mengenal Grand Cempaka Resort, Lokasi Favorit DPRD DKI saat Bahas APBD

Sejak 2021, DPRD DKI getol rapat di Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor