Reuni 212 di Monas, Sandiaga Uno: Ini Budaya, Agama, dan Olahraga

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua panitia Maulid Nabi dan Reuni Akbar Alumni 212, KH Misbahul Anam memberikan keterangan di hadapan wartawan terkait acara reuni yang akan dilaksanakan di Monas. MARIA FRANSISCA

    Ketua panitia Maulid Nabi dan Reuni Akbar Alumni 212, KH Misbahul Anam memberikan keterangan di hadapan wartawan terkait acara reuni yang akan dilaksanakan di Monas. MARIA FRANSISCA

    Tempo.co, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan telah memberi izin kepada penyelenggara reuni 212 untuk menggelar acara di kawasan Monas. Alasannya, kegiatan ini masih sesuai dengan peruntukan Monas, yaitu untuk mempersatukan masyarakat dan menjaga keberagaman.

    "Bagaimana juga ini betul-betul berbasis kebudayaan, agama, sosial atau olahraga," kata Sandiaga di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2017.

    Reuni 212 digelar oleh Presidium Alumni 212 untuk memperingati setahun aksi 2 Desember 2016. Aksi ini digelar menjelang Pilkada DKI 2017.

    Baca: Panitia Reuni 212 Ungkap Berapa Miliar Biaya Acara di Monas

    Kala itu, pengunjuk rasa menuntut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihukum karena dinilai telah mengeluarkan ucapan yang menodai agama Islam. Saat itu Ahok menjadi calon inkumben yang berpeluang besar untuk memenangkan Pilkada. 

    Sandi memastikan pemerintah Jakarta menjamin ketertiban dan keteraturan selama reuni berlangsung. "Kami pastikan Monas tidak semerawut," ujarnya. Namun dia belum bisa memastikan kehadirannya dalam acara itu.

    “Saya menunggu kejelasan dari Gerindra. Karena saya kan Dewan Pembina Gerindra," kata dia. Sandiaga Uno tidak berani memutuskan sendiri karena khawatir ada efek politis dari kegiatan reuni 212 itu. "Kalau ada aspek politiknya yang memiliki kompetensi itu pimpinan partai.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.