TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menunggu proses review yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terkait Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Kita tidak mau berspekulasi. Kita tunggu proses. Kita beri ruang dan kehormatan pada Kemendagri untuk meriview," kata Sandiaga Uno saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017.
Baca juga: Sandiaga Siap Menerima Keputusan Mendagri Soal RAPBD 2018
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan anggaran staf ahli maksimal untuk 15 orang.
"Terkait anggaran untuk staf ahli atau staf khusus kepala daerah, menurut Tjahjo itu tidak ada masalah. Pos anggaran untuk itu dimungkinkan untuk dialokasikan. Hanya saja, anggaran untuk maksimal 15 staf ahli," seperti informasi dalam situs resmi Kemendagri, Senin, 4 Desember 2017.
Menurut Tjahjo dalam situs tersebut, jika memang lebih dari itu, maka anggarannya bisa diambil dari pos anggaran lain.
Adapun menurut Sandi anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sudah sesuai untuk 73 orang.
"Dan ini untuk memastikan kita bisa mendeliver, program-program kita dan kewenangannya ada di Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo). Apapun keputusannya kita harus siap," kata Sandiaga.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap mempertahankan anggaran dan jumlah anggota TGUPP dalam RAPBD DKI 2018. Alokasi dana untuk tim gubernur yang beranggotakan 73 orang itu mencapai Rp 28,5 miliar.
Menurut Sandiaga TGUPP, untuk memastikan lapangan kerja tercipta, kesejahteraan, keadilan, menghilangkan ketimpangan masyarakat dihadirkan di Jakarta.
"Ini perlu tim yang benar-benar punya kemampuan untuk planning, doing, checking and action," kata Sandiaga Uno.
