Tanggul Laut Sampai 2030, Setelah itu Jakarta Bisa Tenggelam

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meninjau pembangunan tanggul laut raksasa di Cilincing, Jakarta Utara, 8 Desember 2017. Tempo/Friski Riana

    Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meninjau pembangunan tanggul laut raksasa di Cilincing, Jakarta Utara, 8 Desember 2017. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memperkirakan usia tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap A hanya sampai 2030. "Sistem pertahanan sekarang jangka pendek, cuma sampai 2030," kata Bambang saat meninjau tanggul di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat, 8 Desember 2017.

    Bambang menjelaskan, DKI memiliki persoalan serius mengenai penurunan muka tanah. Setiap tahunnya, permukaan tanah di DKI urun sekitar 7 sentimeter. Jika tidak ada penanganannya, Bambang memperkirakan wilayah DKI pada 2030 akan terkena banjir dan tenggelam dari dua arah.

    "Yang laut masuk, jadi hampir seluruh Jakarta Utara akan kena banjir laut. Yang daerah Jakarta lebih ke selatan itu akan terkena banjir dari gunung dan sungai," ujar Bambang.

    Untuk memperlambat penurunan muka tanah sekaligus memperpanjang usia tanggul laut, Bambang punya solusi. “Kuncinya, DKI harus berinvestasi air bersih dengan menyediakan waduk dan pengolahan limbah. Nilai investasi yang diperkirakan untuk membangun sistem pengolahan limbah sekitar Rp 89-90 Triliun,” ucap Bambang.

    Jika solusi tersebut masih belum bisa mengatasi banjir rob di DKI, Bambang menambahkan, jalan satu-satunya adalah membangun tanggul laut secara keseluruhan, yaitu melengkapi Tahap A hingga C. "Tanggul laut itu pertahanan ultimate-nya. Hitungan terakhir tanggul laut keseluruhan hampir Rp 100 triliun," kata Bambang.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan sewerage (jaringan saluran atau beberapa jaringan yang semuanya menuju satu titik pembuangan yang sama) dan drainase akan dikerjakan.

    Untuk pembiayaannya, Sandiaga Uno masih memperkirakan untuk menggunakan skema kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) atau anggaran daerah untuk tanggul laut. "Ini mendesak buat kami, karena Jakarta Utara jadi battle ground, karena kemiskinan. Juga pendidikan di sini 4 dari 10 siswa SMA enggak lulus," kata Sandiaga Uno.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.