TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Jarot Widyoko mengatakan proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A tahap dua di Cilincing, Jakarta Utara, masih terkendala pembebasan lahan.
"Tanah yang perlu dibebaskan sekitar dua hektare di Krematorium Cilincing," kata Jarot saat meninjau tanggul di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat, 8 Desember 2017. Menurut Jarot, urusan pembebasan lahan ditangani Dinas Tata Air DKI Jakarta.
Rencananya, kata Jarot, lahan di sana akan digunakan untuk membangun polder atau kolam retensi penampungan agar air tidak langsung dibuang ke laut. Jika sudah dibebaskan, Jarot menambahkan, akan langsung mengeksekusi lahan tersebut. “Pembangunan tanggul Fase A tahap dua ditargetkan selesai April 2018, sesuai kontrak pekerjaan,” kata Jarot.
Kepala Dinas Tata Air DKI Teguh Hendrawan mengatakan, lahan di Krematorium belum bisa dibebaskan lantaran ada sengketa ahli waris di lingkup internal pemiliknya. Padahal, instansinya sudah menyiapkan dana untuk pembebasan sebesar Rp 85 miliar.
Sengketa tersebut saat ini masih diproses di pengadilan. Kendati begitu, Teguh menegaskan, pembebasan lahan tetap bisa dilakukan sebelum akhir tahun ini melalui konsinyasi. "Menitipkan uang penggantian lahan di pengadilan agar program tak terhambat," kata Teguh.
Saat ini BBWSCC baru menyelesaikan 74 persen pembangunan tanggul laut Fase A tahap dua, yang memiliki dua paket pekerjaan. Paket pertama di Muara Baru tersisa 60 meter dari 2.399 meter lahan yang belum dibuat tanggul. Sedangkan paket kedua di Kalibaru sudah dibuatkan tanggul sepanjang 1.800 meter dari total 2.200 meter.
Pembangunan tanggul laut Fase A ditargetkan selesai April 2018. Pekerjaan paket 1 ditangani PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya KSO dengan nilai kontrak Rp 379 miliar. Adapun paket 2 berlokasi di Kalibaru, dikerjakan PT Wijaya Karya dan PT SAC Nusantara KSO dengan nilai kontrak Rp 405 miliar.
