Tempo.co, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung menolak penyelenggaraan festival musik Djakarta Warehouse Project atau DWP 2017. Alasannya, penghitungan pajak festival itu tidak jelas. "Kalau saya tanya panitia, katanya rugi terus,” ujar Lulung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017. “Tiket keluar yang dijual itu terkontrol enggak pajaknya bagaimana?"
DWP 2017 adalah ajang pagelaran musik digital tahunan di Jakarta. Tahun ini, festival itu diagendakan pada 15-16 Desember di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Lulung akan setuju jika penyelenggara pertunjukan memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan aturan. "Harus fair dong, mereka menggunakan fasilitas negara, ya harus bayar pajak. Nah, kalau pajak mereka benar, ya boleh dong, masa dilarang," kata dia.
Selain masalah pajak, Lulung menekankan masalah narkoba dan minuman beralkohol di arena DWP 2017. "Jingkrak-jingkrak kan biasanya ada narkoba yang sambil godeg-godeg aneh,” ujarnya. "Pokoknya saya bilang dilarang, termasuk minuman keras."
MOH KHORY ALFARIZI | SSN
