Lulung Tolak DWP 2017 dengan Alasan Pajak dan Narkoba

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lulung Lunggana. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Lulung Lunggana. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Tempo.co, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung menolak penyelenggaraan festival musik Djakarta Warehouse Project atau DWP 2017. Alasannya, penghitungan pajak festival itu tidak jelas. "Kalau saya tanya panitia, katanya rugi terus,” ujar Lulung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017. “Tiket keluar yang dijual itu terkontrol enggak pajaknya bagaimana?"

    DWP 2017 adalah ajang pagelaran musik digital tahunan di Jakarta. Tahun ini, festival itu diagendakan pada 15-16 Desember di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Lulung akan setuju jika penyelenggara pertunjukan memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan aturan. "Harus fair dong, mereka menggunakan fasilitas negara, ya harus bayar pajak. Nah, kalau pajak mereka benar, ya boleh dong, masa dilarang," kata dia.

    Selain masalah pajak, Lulung menekankan masalah narkoba dan minuman beralkohol di arena DWP 2017. "Jingkrak-jingkrak kan biasanya ada narkoba yang sambil godeg-godeg aneh,” ujarnya. "Pokoknya saya bilang dilarang, termasuk minuman keras."

    MOH KHORY ALFARIZI | SSN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.