Pasien Difteri Terus Bertambah, RSPI Kekurangan Ruang Isolasi

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas beraktifitas di ruang Isolasi khusus RSPI Sulianti Saroso di Jakarta, 26 Juni 2015. Pemerintah juga menyiapkan alat pendeteksi suhu panas tubuh di 13 bandara internasional di Indonesia untuk cegah MERS CoV. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Petugas beraktifitas di ruang Isolasi khusus RSPI Sulianti Saroso di Jakarta, 26 Juni 2015. Pemerintah juga menyiapkan alat pendeteksi suhu panas tubuh di 13 bandara internasional di Indonesia untuk cegah MERS CoV. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso kekurangan ruang isolasi untuk merawat pasien difteri yang jumlahnya terus bertambah. Ruang isolasi yang tersedia saat ini hanya 22 kamar, sedangkan jumlah pasien mencapai 98 orang.

    Direktur Utama RSPI Rita Rogayah mengatakan manajemen terpaksa menjadikan ruang rawat reguler menjadi ruang isolasi. "Jadi ruang isolasi sekarang 98 kamar, disesuaikan dengan jumlah pasien," katanya, Senin, 18 Desember 2017.

    Saat mengunjungi RSPI pekan lalu, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek mengatakan ruang isolasi untuk pasien difteri tak perlu khusus bertekanan udara negatif. Ruangan reguler bisa digunakan asal jaraknya tujuh meter dari ruangan lain. Sehingga jumlah ruang isolasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

    Menurut Rita, saran Menteri Kesehatan memang bisa dijalankan. Namun manajemen tak bisa terus menambah jumlah ruang isolasi. Sebab rumah sakit itu juga memerlukan ruang untuk merawat pasien dengan penyakit lain. "Kalau pasien difteri terus bertambah, nanti kami kekurangan ruangan untuk pasien lain," kata dia.

    Oleh sebab itu, Rita mengatakan telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Fatmawati dan Rumah Sakit Persahabatan agar menyediakan ruang isolasi untuk pasien difteri. "Mereka sudah bersedia," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.