"

Kontroversi Natal di Monas, KWI Pertanyakan Siapa Inisiatornya

Ilustrasi Monas Jakarta. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Ilustrasi Monas Jakarta. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Konferensi Waligereja Indonesia mempertanyakan rencana pemerintah DKI Jakarta yang ingin mengadakan perayaan Natal 2017 tingkat provinsi di Monas. Perayaan Natal Pemprov DKI Jakarta semula akan digelar di Monas, namun Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan untuk memindahkannya ke Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Uskup Keuskupan Agung Jakarta Suharyo mengatakan jemaat Katolik tidak biasa merayakan Natal di tempat terbuka seperti di Monas. "Kami mempertanyakan siapa yang merencanakannya. Kenbapa tidak ditanya dulu pihak yang merayakan," kata Suharyo kepada Tempo, Rabu, 20 Desember 2017.

Menurut dia, rencana perayaan Natal yang awalnya ingin dilakukan di Monas, menjadi kontroversi. Akhirnya perwakilan gereja dan aras gereja lainya diundang oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membahas wacana ini. "Waktu itu diusulkan kalau mau melakukan perayaan di ruang tertutup. Jangan di ruang terbuka seperti di Monas," ujarnya.

Baca: Alasan PGI Tak Setuju Anies Baswedan Gelar Natal di Monas

Ia menuturkan perayaan natal tingkat nasional biasanya digelar di ruang tertutup. Sebagian umat Kristiani akan mempertanyakan jika pemerintah memaksakan kehendak melaksanakan perayaan Natal di Monas.

"Bagi saya akan menjadi lambang apa Monas ini. Ketika semua dijadikan perdebatan, yang simpang siur. Nantinya Monas mau dijadikan simbol apa," ucapnya.

Selama ini perayaan natal nasional memang ada di tataran pemerintah pusat. Sebelum Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo, perayaan natal tingkat nasional selalu dilaksanakan di Senayan, Jakarta Selatan.

Setelah Jokowi menjabat presiden, perayaan natal tingkat nasional tidak harus di Jakarta. Pada2016, misalnya, perayaan Natal dilakukan di MInahasa, Sulawesi Utara. Perayaan Natal tingkat nasional tahun ini akan diadakan pada 27 Desember mendatang. "Perayaan Natal tingkat nasional memang sudah biasa dilakukan setiap tahun."

Baca: Sekda DKI Saefullah Diusulkan Jadi Ketua Perayaan Natal di Monas

Suharyo mempertanyakan perayaan Natal tingkat provinsi yang baru mau dilakukan tahun ini. Karena belum pernah dilakukan, akhirnya perayaan Natal tingkat provinsi tahun ini menjadi kontroversi. Apalagi, awalnya mau diadakan di Monas.

"Memang tidak ada perayaan tingkat provinsi. Biasanya Perayaan Natal di gereja masing-masing. Perayaan natal biasanya di tingkat paroki masing-masing kalau tingkat provinsi," ujarnya. "Tidak ada yang seperti ini dicampur segala macam."

Menurut Suharyo, perayaan Natal di dalam atau di luar ruangan tergantung kebijakan pengurus gereja masing-masing. "Kalau Katolik tidak pernah di outdoor. Kecuali di lapangan yang ada di Vatikan," ucapnya.

Jika perayaan Natal yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta telah disetujui di JIExpo dan bukan lagi di Monas, kata Suharyo, berarti sudah keputusan perwakilan masing-masing Gereja. "Kalau KWI tergantung keuskupan Agung Jakarta. Tidak menjadi kewajiban untuk ikut. Kalau mau diadakan silahkan datang, kalau tidak tidak apa."








NasDem Mengaku Tak Masalah Jika AHY Dekati Anies Baswedan untuk Dapatkan Tiket Cawapres

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bertemu bakal calon presiden Anies Baswedan di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Maret 2023. Foto Istimewa
NasDem Mengaku Tak Masalah Jika AHY Dekati Anies Baswedan untuk Dapatkan Tiket Cawapres

NasDem menyebut soal calon wakil presiden Anies Baswedan akan ditetapkan oleh tim kecil Koalisi Perubahan. Pertemuan Anies - AHY disebut silaturahmi.


5 Bulan Setelah Gantikan Anies Baswedan, Heru Budi Mutasi Para Kepala Dinas

11 jam lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta usai melakukan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 21 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
5 Bulan Setelah Gantikan Anies Baswedan, Heru Budi Mutasi Para Kepala Dinas

Heru Budi mutasi Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Bina Marga. Kepala Dinas Perumahan Sarjoko jadi Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup.


Anggaran Rehab Rp 2,9 Miliar, Heru Budi Sebut Rumah Dinas Gubernur DKI Perlu Dicat

15 jam lalu

Hartono, korban kebakaran di Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis, 29 Maret 2018, bekerja sebagai tukang poles lantai di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jakarta. Foto/Facebook Anies Baswedan
Anggaran Rehab Rp 2,9 Miliar, Heru Budi Sebut Rumah Dinas Gubernur DKI Perlu Dicat

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono merasa perlu alokasi anggaran rehab rumah dinas Gubernur senilai Rp 2,9 miliar. Rumah dinas perlu dicat.


Yani Wahyu Dicopot dari Jabatan Wali Kota Jakarta Barat, Heru Budi: Tour of Duty

16 jam lalu

Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko buka suara soal pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Kota Tua, Kamis, 19 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Yani Wahyu Dicopot dari Jabatan Wali Kota Jakarta Barat, Heru Budi: Tour of Duty

Pj Gubernur DKI Heru Budi mencopot Yani Wahyu Purwoko dari jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Barat. Ini adalah bagian dari tour of duty.


AHY Sambangi Anies Baswedan: Tukar Pikiran soal Kemajuan Bangsa dan Negara

16 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bertemu bakal calon presiden Anies Baswedan di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Maret 2023. Foto Istimewa
AHY Sambangi Anies Baswedan: Tukar Pikiran soal Kemajuan Bangsa dan Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi rumah bakal capres Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus


Anggaran Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 2,9 Miliar, Heru Budi: Tahun Lalu juga Ada, Enggak Boleh?

16 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri Focus Group Discussion dengan tema
Anggaran Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 2,9 Miliar, Heru Budi: Tahun Lalu juga Ada, Enggak Boleh?

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono merespons soal anggaran rehabilitasi rumah dinas Gubernur yang mencapai Rp 2,9 miliar.


Heru Budi Lanjutkan Penataan Kawasan Kumuh, Program Warisan Anies Baswedan hingga 2026

20 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan penanaman pohon di Taman Cempaka, Jakarta Timur, Selasa, 21 Maret 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Lanjutkan Penataan Kawasan Kumuh, Program Warisan Anies Baswedan hingga 2026

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan melanjutkan program penataan kawasan kumuh di Jakarta. Program ini adalah warisan Anies Baswedan hingga 2026.


Jokowi Ingin Kepemimpinannya Berkelanjutan, Hasto PDIP: Jangan Sampai Seperti Terjadi di Jakarta

1 hari lalu

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) menyampaikan sambutan saat acara Makan Bareng 10.000 Warga DKI Jakarta di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Ahad, 8 Januari 2023.  Kegiatan yang digelar oleh DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta tersebut dalam rangka menyambut HUT ke-50 PDIP. ANTARA/Sigid Kurniawan
Jokowi Ingin Kepemimpinannya Berkelanjutan, Hasto PDIP: Jangan Sampai Seperti Terjadi di Jakarta

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa Jokowi enggan mengulangi pengalaman saat kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI tidak dilanjutkan.


NasDem Sebut Anies Baswedan Akan Pilah Program Jokowi yang Diteruskan Jika Terpilih Sebagai Presiden

1 hari lalu

Anies Baswedan memaparkan pidato kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini
NasDem Sebut Anies Baswedan Akan Pilah Program Jokowi yang Diteruskan Jika Terpilih Sebagai Presiden

Anies Baswedan disebut akan memilah program Jokowi yang akan dia teruskan jika terpilih sebagai presiden.


PDIP Singgung Kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya, NasDem: Perbandingannya Jomplang

1 hari lalu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. ANTARA - istimewa
PDIP Singgung Kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya, NasDem: Perbandingannya Jomplang

NasDem menilai perbandingan antara kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta dengan Wali Kota Surabaya tak seimbang.