Kontroversi Natal di Monas, PGI Sebut Ada Manuver Politisi Parpol

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berolah raga dengan latar belakang Tugu Monas di Jakarta, 4 Agustus 2017. Monas disorot lampu warna ASEAN hingga 8 Agustus 2017. ANTARA/Wahyu Putro A

    Warga berolah raga dengan latar belakang Tugu Monas di Jakarta, 4 Agustus 2017. Monas disorot lampu warna ASEAN hingga 8 Agustus 2017. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Gereja-gereja di Indonesia-Wilayah (PGI-W) DKI Jakarta Pendeta Manuel Raiuntung mencium adanya kepentingan politik dalam rencana penyelenggaraan Natal di Lapangan Monas. Ia mengatakan ada aktor dari partai tertentu yang memobilisasi massa untuk bisa berkumpul di sana pada hari perayaan Natal nanti.

    “Saya melihat adanya itu (kepentingan politik) dengan kehadiran beberapa orang yang representasi dari partai maupun sayap partai tertentu,” kata Manuel kepada Tempo di kantor Forum Kerukunan Umat Beragama, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Desember 2017. Usul perayaan Hari Raya Natal di Monas dimunculkan oleh orang-orang yang berada di dalam partai politik tertentu.

    Manuel mengaku kenal dengan orang-orang tersebut dan juga tergabung dalam komunitas keagamaan.

    Baca: Kontroversi Natal di Monas, KWI Pertanyakan Siapa Inisiatornya

    “Orang-orang itulah yang memperkenalkan kami dan mengajak kami mendukung Anies-Sandi saat kampanye lalu,” ujar Manuel.

    Dia meminta perayaan Natal bebas dari segala kepentingan politik. Ia berasumsi apabila perayaan Natal dilaksanakan di Monas, terkesan ada mobilisasi massa yang bermuatan politik.

    Menurut dia, umat Kristiani terbiasa untuk beribadah di dalam ruangan, ketimbang di luar. Ia mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendengar permintaan PGI untuk menyelenggarakan perayaan Natal di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Monas, kata Manuel, selalu dikaitkan dengan mobilisasi massa. Ia berharap jika perayaan Natal dilakukan di ruangan tertutup seperti di JI Expo, akan terbebas dari segala kepentingan politik.

    Manuel mengatakan tahun ini adalah pertama kalinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat merayakan Natal bersama. Manuel menyatakan, PGI menyambut dengan baik kebijakan tersebut dan semoga akan berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya.

    Manuel mengatakan salah satu cara agar politik tidak ikut dalam suatu kegiatan keagamaan adalah meningkatkan pendidikan politik kepada umat Kristiani. Menurut dia, PGI cukup memfasilitasi pendidikan politik di gereja-gereja. Tujuannya agar masyarakat Kristiani bisa membedakan antara kepentingan politik dan partisipasi keagamaan.

    Anggota dari Keuskupan Agung Jakarta, Romo Antonius Suyadi, mengatakan idealnya perayaan Natal di gereja, bukan di tempat lain apalagi di lapangan terbuka. “Kami umat Katolik merayakan Natal di gereja-gereja. Sebaiknya Natal dilakukan secara sederhana dan di tempat yang sewajarnya,” kata dia.

    Simak juga: Sekda DKI Saefullah Diusulkan Jadi Ketua Perayaan Natal di Monas

    Antonius mengatakan aktivitas keagamaan sebaiknya dibebaskan dari kepentingan oknum tertentu. Menurut dia, ibadah adalah relasi antara manusia dan Tuhannya.

    Antonius mengatakan Keuskupan Agung dan beberapa organisasi keagamaan akan bertemu Anies Baswedan pada Jumat, 22 Desember 2017. Pertemuan tersebut dalam rangka membicarakan kembali terkait dengan penyelenggaraan Natal pada 25 Desember 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.