Kata Lulung Soal PKL Tanah Abang Program Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Haji Lulung memotong seekor sapi untuk syukuran kemenangan Anies-Sandi. Jalan Fahrudin, Jakarta Pusat,  22 April 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    Haji Lulung memotong seekor sapi untuk syukuran kemenangan Anies-Sandi. Jalan Fahrudin, Jakarta Pusat, 22 April 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung turut serta memantau penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    "Ikut dong (bersama) Pak Gubernur dari pagi," katanya di kantor Pemuda Panca Marga, Tanah Abang, pada Jumat, 22 Desember 2017.

    Lulung lantas menanggapi rebutan lapak para pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru Raya. Menurut dia, PKL yang tidak memiliki KTP Jakarta tak mempunyai kesempatan memperoleh lapak dalam program Anies Baswedan.

    "Tempatnya terbatas, mereka belum punya kesempatan," ucapnya.

    BacaPenataan Tanah Abang Anies Baswedan: PKL Jatibaru Rebutan Tenda

    Hari pertama penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk mewadahi para pedagang kaki lima (PKL) tak berjalan mulus. Kebijakan baru Gubernur DKI Anies Baswedan ini memicu protes PKL yang berebut lapak dengan pedagang yang sudah memiliki toko.

    Tengah hari tadi, Jumat, 22 Desember 2017, sekitar 50 PKL, yang biasa berdagang di Jalan Kalibaru Raya, memprotes Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lantaran tidak mendapat jatah tenda untuk jualan alias lapak dari Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah DKI Jakarta. Mereka kesal karena setelah tiga kali didata sampai ke tingkat RT dan RW, justru yang mendapat tenda adalah pedagang yang memiliki toko di Tanah Abang.

    "Dua bulan lalu didata. Buktinya, (sekarang) orang toko yang dikasih (tenda)." kata Sahril, pedagang kanebo.

    Yeni, PKL penjual celana olahraga dan celana dalam yang sudah setahun berdagang, juga turut protes. Ia mengatakan hanya PKL yang memiliki kartu tanda penduduk DKI Jakarta yang bisa mendapatkan jatah tenda, tapi dia justru tak dapat.

    "Saya ber-KTP Kelurahan Kebon Kacang enggak dikasih (tenda). Katanya (tenda) buat yang KTP Kelurahan Jati," ucapnya kepada Tempo. "Mungkin ada permainan."

    Lulung berharap, tak ada lagi intrik-intrik politisasi tentang Tanah Abang. Anies Baswedan dinilai sangat mendukung. penataan PKL yang selama ini diuber Satpol PP. Dia meminta PKL mensyukuri Gubernur DKI memberikan peluang kepada mereka agar dapat hidup layak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.