TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan saat ini pihaknya tengah membedah ulang laporan aset Pemerintah Provisi DKI Jakarta yang kemajuannya mencapai 90 persen. Hal ini, kata Sandi, untuk membuat Jakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan tantangan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sandiaga Uno menyebut tantangan itu sebagai pertaruhan profesionalisme Pemprov DKI Jakarta.
"Harus dipastikan QPI (Quality Performance Index) SKPD sudah menghadirkan pencatatan aset yang sesuai dengan kaidah yang diinginkan auditor BPK," ujar Sandiaga saat ditemui setelah menghadiri peringatan Maulid Nabi di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017.
Ia menjelaskan, jika Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menjawab tantangan Sri Mulyani, transparansi yang dibangun dan pencapaian yang "kinclong" oleh DKI akan terhapuskan. Selain itu, dia akan melihat kembali laporan yang tidak masuk WTP pada 2016, sehingga bisa ditindaklanjuti saat ini.
Baca juga: Beda Tim Gubernur Era Ahok - Djarot dengan Anies - Sandiaga
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk dapat mewujudkan ibu kota Indonesia mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Grade dari DKI itu seharusnya investment grade yang bahkan melebihi nasional. Sebab, kita banyak sekali di nasional itu rating-nya harus mempengaruhi banyak daerah yang lain. Jadi, tolong Pak Sandi sama Pak Anies, kalau bisa, kalahin saya dong dalam laporan keuangan," kata Sri Mulyani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017.
Menanggapi tantangan tersebut, Anies pun merespons beberapa jam kemudian.
"Insya Allah, paling tidak untuk tahun ke depan, kita tata dari sekarang, sehingga tidak memunculkan masalah. Bahkan saya sampaikan juga realisasi pajak kita itu. Alhamdulillah, sudah mencapai. Bukan mencapai, tapi sudah melampaui target," tutur Anies Baswedan.
Selain itu, Sandiaga menjelaskan, pihaknya saat ini akan mencoba membedah kembali laporan yang dulu tidak mempengaruhi opini. Menurut dia, merespons tantangan Sri Mulyani, bisa saja laporan tersebut memiliki pengaruh besar ke opini tahun ini jika tidak ditindaklanjuti pada 2017.
