Senin, 17 Desember 2018

Sri Mulyani Mengkritik, Sandiaga Uno Sebut Gubernur Sebelumnya

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo,didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menpora Imam Nahrawi, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Ketua Pelaksana INASGOC Erick Thohir, meresmikan empat venue Asian Games di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, 2 Desember 2017. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo,didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menpora Imam Nahrawi, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Ketua Pelaksana INASGOC Erick Thohir, meresmikan empat venue Asian Games di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, 2 Desember 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan besaran biaya dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp 1,5 juta per orang yang dikritik Menteri Keuangan Sri Mulyani ditetapkan pemerintahan gubernur sebelumnya, tepatnya pada 2016.

    "Karena kami bagian dari pemerintah sebelumnya jadi pemerintahan sebelumnya yang memutuskan dan kami yang meneruskan," kata dia di Thamrin City Mall, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2017.

    Sandiaga Uno mengatakan pemerintah sebelumnya pasti punya alasan menetapkan besaran biaya perjalanan tersebut. Namun, Sandi tidak menjelaskan saat pemerintahan siapa kebijakan tersebut ditetapkan. "Kami akan melakukan diskusi internal dulu. Kami tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang memecah belah," kata dia.

    Baca: Sri Mulyani Pertanyakan Anggaran Perjalanan Dinas DKI

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritisi biaya perjalanan dinas pejabat pemerintah DKI Jakarta. Ia menilai angka yang dimasukkan ke mata anggaran itu terlalu gemuk. Bahkan nilainya tiga kali lipat lebih besar dari anggaran serupa untuk pejabat pemerintah pusat.

    "Daerah ini, kalau bikin standar biaya, lebih mahal dari pemerintah pusat,” kata Sri Mulyani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017. Dia menyebutkan, biaya perjalanan dinas pemerintah DKI Jakarta Rp 1,5 juta per orang per hari. Sedangkan standar untuk pemerintah pusat hanya Rp 480 ribu per orang per hari. “Padahal kita (pemerintah pusat) juga ada di DKI," ujarnya.

    Menanggapi kritik itu, Sandiaga mengatakan akan memastikan biaya perjalanan punya dampak maksimal pada kinerja pemerintahnya. "Kami berterima kasih kepada Bu Sri. Kami pastikan anggaran di 2018 ini mampu menghasilkan kinerja yang optimal," kata dia.

    Meski begitu, Sandiaga Uno akan mengevaluasi besaran biaya perjalanan yang telah ditetapkan. Dia akan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi kebijakan itu. "Kami akan turunkan tim khusus untuk evaluasi itu. Nanti saya berkoordinasi dengan Gubernur (Anies Baswedan)," katanya tentang kritik dari Menkeu Sri Mulyani tersebut.

    M. ROSSENO AJI | HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fintech Lending, Marak Pengutang dan Pemberi Utang

    Jumlah lender dan borrower untuk layanan fintech lending secara peer to peer juga terus bertumbuh namun jumlah keduanya belum seimbang.