Sandiaga Uno Sebut Lahan Lulung di Tanah Abang Pakai Sistem Sewa

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) dan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Haji Lulung menaiki bus Transjakarta Tanah Abang Explorer, Jakarta, 26 Desember 2017. Sandiaga Uno tiba di lokasi PKL Tanah Abang sekitar pukul 11.15 WIB. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) dan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Haji Lulung menaiki bus Transjakarta Tanah Abang Explorer, Jakarta, 26 Desember 2017. Sandiaga Uno tiba di lokasi PKL Tanah Abang sekitar pukul 11.15 WIB. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan penggunaan lahan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana untuk relokasi Blok G Tanah Abang akan pakai sistem sewa. Namun Sandiaga belum bicara dengan Lulung

    "Saya pikir sewalah ya, karena kami punya tanah-tanah lain. Nanti bisa kami jadikan transit-oriented development," ucapnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Desember 2018.

    Sandiaga berujar, lahan Lulung adalah salah satu opsi untuk dijadikan lahan relokasi pedagang Blok G. Sandiaga berjanji akan memilih lahan terbaik dari segi lokasi bagi pedagang kecil dan menengah. Bahkan ia tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang bagi lahan lain jika dari segi tempat menguntungkan pedagang.

    "Kalau memakai lahan beliau, itu opsi. Tapi, kalau ada lahan lain, tidak apa-apa. Kami cari lahan terbaik," ujarnya. 

    Baca: Dikritik Menhub Soal PKL Tanah Abang, Ini Jawaban Sandiaga Uno

    Sandiaga menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha agar tidak ada lagi pedagang kaki lima yang tidak kebagian lahan berdagang. "Jangan sampai seperti ibu tadi yang tidak kebagian tenda karena pendataannya tidak optimal dan kelengkapan administrasinya kurang," katanya.

    Sandiaga Uno memastikan Pemprov DKI akan menyiapkan lahan pengganti bagi pedagang Blok G sebelum merubuhkan bangunan itu. Jika lahan sementara untuk berdagang belum tersedia, hal itu berpotensi memunculkan keluhan dari pedagang dan polemik baru. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.