TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengklaim tak ada penolakan dari para pihak yang berkepentingan di kawasan Tanah Abang, selama penataan tahap pertama berlangsung sejak 22 Desember 2017 oleh Gubernur Anies Baswedan.
"Menurut hemat saya, seluruh stakeholder di sana tidak ada resistensi karena tidak ada yang protes," kata Mangara di Balai Kota DKI, Jumat, 5 Januari 2018.
Baca Juga:
Baca juga: Anies Menata Tanah Abang, Ketua DPRD DKI Sebut Itu Contoh Buruk
Penataan Tanah Abang: Anies Baswedan Jawab Tudingan Langgar 2 UU
Mangara mengatakan, sejauh ini ia belum pernah menerima protes dari orang-orang yang sehari-hari berada di Tanah Abang. Menurut dia, tak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan penataan yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.
Mangara menjelaskan, jika ada penolakan dari ojek pangkalan yang merasa rejekinya berkurang, semestinya mereka sudah melakukan demo besar-besaran. Begitu juga dengan angkutan umum dan pemilik toko di Tanah Abang. "Kalau protes pasti mereka sudah sampaikan," ujarnya.
Dari pengalaman bawahannya yang bertugas di Tanah Abang, Mangara mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat kini malah bersahabat dengan pedagang kaki lima. Padahal, kata dia, sebelum ditata, Satpol PP kerap diludahi dan bersitegang dengan PKL saat ada penertiban. "Sekarang PKL dan Satpol PP bersahabat," kata dia.
Simak juga: Polisi Ungkap Penataan Tanah Abang Anies Baswedan Tabrak 4 Aturan
Penataan tahap pertama kawasan Tanah Abang sudah berlangsung selama dua pekan, sejak 22 Desember 2017. Penataan Tanah Abang tahap pertama merupakan solusi jangka pendek Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk mengatasi kesemrawutan di sana.
Anies memberlakukan sterilisasi di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang selama 10 jam sejak pukul 08.00 WIB. Satu jalur jalan diperuntukkan hanya untuk shuttle bus. Sedangkan satu sisi kosong digunakan untuk menampung sekitar 400 pedagang kaki lima.
