MA Batalkan Pergub Ahok Soal Larangan Sepeda Motor di Thamrin

Rambu larangan sepeda motor di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung memutuskan membatalkan peraturan Gubernur DKI yang dibuat pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang larangan sepeda motor melintasi Jalan M.H. Thamrin, Senin, 8 Januari 2018. Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait dengan pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar tersebut," kata ketua majelis hakim agung Irfan Fachruddin, seperti dikutip dalam salinan putusan MA, Senin, 8 Januari 2018.

Dalam putusannya, Irfan menyatakan Pasal 1 dan Pasal 3 Pergub DKI Nomor 195 Tahun 2014 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 133 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Baca: Anies Baswedan Hapus Larangan Sepeda Motor di Sudirman-Thamrin

Pergub pembatasan lalu lintas sepeda motor itu juga dinyatakan tidak memiliki hukum mengikat. Majelis hakim agung juga memerintahkan panitera MA mengirimkan petikan putusan kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita negara. "Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta," ucapnya.

Pihak termohon yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pergub larangan sepeda motor tersebut ditandatangani Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Infografis: Jalur Alternatif Larangan Sepeda Motor di Sudirman - Thamrin dan Rasuna Said






Terkini Metro: Selera Politik Heru Budi dan Calon Sekda DKI, Parkir Liar Grand Indonesia

1 hari lalu

Terkini Metro: Selera Politik Heru Budi dan Calon Sekda DKI, Parkir Liar Grand Indonesia

Informasi metropolitan terkini masih membahas seputar pencopotan jabatan Sekda DKI oleh Pj Gubernur Heru Budi. Isu lainnya, parkir liar di Jakarta.


Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

1 hari lalu

Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

Michael Sianipar mengakui ada komunikasi dengan parpol lain setelah mundur dari PSI, bahkan ada ajakan untuk bergabung dengan parpol lain.


Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

2 hari lalu

Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

Michael Victor Sianipar resmi mengundurkan diri dari PSI. Grace Natalie kini menjabat Ketua DPW PSI DKI Jakarta.


Mundur dari PSI, Michael Sianipar Singgung Konsisten Kritisi Anies Baswedan dan Formula E

2 hari lalu

Mundur dari PSI, Michael Sianipar Singgung Konsisten Kritisi Anies Baswedan dan Formula E

Bekas staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Michael Victor Sianipar, mundur dari PSI. Dia menyinggung telah mengkritisi Anies Baswedan dan Formula E


Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

2 hari lalu

Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

Michael Victor Sianipar mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DKI Jakarta.


Bekas Staf Ahok Michael Sianipar Mundur dari PSI

2 hari lalu

Bekas Staf Ahok Michael Sianipar Mundur dari PSI

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengundurkan diri dari PSI.


Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

7 hari lalu

Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

Hardiyanto Kenneth mengkritik harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB) per bulan yang harus dibayar warga Kampung Bayam karena dinilai tidak berpihak.


Jakarta Punye Sejarah: Hari ini 8 Tahun Lalu Jokowi Melantik Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta

18 hari lalu

Jakarta Punye Sejarah: Hari ini 8 Tahun Lalu Jokowi Melantik Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif pada Rabu, 19 November 2014.


Maju Mundur Pergub Penggusuran, Diteken Ahok, Dicabut Anies, & Heru Budi Masih Evaluasi

28 hari lalu

Maju Mundur Pergub Penggusuran, Diteken Ahok, Dicabut Anies, & Heru Budi Masih Evaluasi

Heru Budi Hartno mengatakan saat ini pihaknya masih membahas Pergub Penggusuran yang dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri.


Anies Baswedan Cabut Pergub Ahok Soal Penggusuran, Heru Budi Hartono Akan Evaluasi

33 hari lalu

Anies Baswedan Cabut Pergub Ahok Soal Penggusuran, Heru Budi Hartono Akan Evaluasi

Heru Budi Hartono mengevaluasi proses pencabutan peraturan gubernur soal penggusuran yang diurus oleh Gubernur Anies Baswedan.