Begini Anies Baswedan Menyurati BPN Batalkan HGB Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat hadir dalam acara Deklarasi Gerakan Kebangkitan Indonesia dan Peresmian Rumah Kebangkitan Indonesia di Gedung Is Plaza Jakarta Timur, 7 Januari 2018. MAGANG TEMPO/Wildan Aulia Rahman.

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirim surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sofyan Djalil terkait Pulau Reklamasi di teluk Jakarta.

Dalam surat tersebut terlapit hal, yaitu Permohonan Kepala BPN Untuk Menunda dan Membatalkan Seluruh Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada Pihak Ketiga Atas Seluruh Pulau Hasil Reklamasi Antara Lain Pulau C, Pulau D dan Pulau G.

Surat tersebut tertanggal 29 Desember 2017 dengan nomor 2373/-1.794.2. surat bertanda tangan Anies Baswedan. Tercantum dalam surat bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian yang mendalam dan komperhensif mengenai kebijakan dan pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
Baca : Pembeli Properti Pulau Reklamasi Laporkan BPSK DKI ke Ombudsman

"Jadi kita sudah banyak melakukan kajian soal ini, memang saya tidak banyak berbicara, yang kita lakukan adalah menyusun kebijakan, menyusun langkah-langkah dan semuanya memiliki konstruksi hukum yanh solid. Jadi semua pertimbangan legal, itu ada di dalam setiap langkah kita. Termasuk ketika kita memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Kepala BPN," kata Anies Baswedan saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 9 Januari 2018.

Dalam surat tersebut tertulis bahwa kajian dimaksud perlu dilakukan sehubungan dengan adanya berbagai masukan dari para ahli dan sebagian masyarakat, bahwa sejauh ini dalam reviu awal telah ditemukan dampak buruk dari kebijakan ini dan indikasi atau dugaan cacat prosedur dalam pelaksanaan reklamasi.

"Tanpa adanya rancangan peraturan daerah tersebut (rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) maka tidak ada pengaturan dari kegiatan yang dilakukan di atas lahan-lahan hasil reklamasi," kutip dalam surat tersebut.

"Saya menyampaikan kepada BPN, untuk tidak menerbitkan dan atau membatalkan segala Hak Guna Bangunan untuk Pihak Ketiga atas pulau hasil reklamasi antara lain Pulau C, Pulau D, dan Pulau G," tulis dalam surat tersebut.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana masih enggan berkomentar terkait permintaan pembatalan HGB Pulau Reklamasi tersebut. "Jangan saya suruh menilai kebijakan pimpinan, tidak boleh. Itu kan pak Anies sudah bersurat begitu, ya sudah tinggal ikutin. Kita tidak tahu nanti BPN seperti apa memprosesnya. Nanti kita serahkan ke BPN," kata Yayan Yuhana.






Abraham Samad Sebut Banyak Salah Kelola Pertambangan di Indonesia

17 hari lalu

Abraham Samad Sebut Banyak Salah Kelola Pertambangan di Indonesia

Abraham Samad berkata carut-marutnya tata kelola pertambangan di Indonesia disebabkan beberapa hal seperti perizinan dan kontrak karya tambang.


Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

17 hari lalu

Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

Walhi menilai mangrove sering dijadikan "barang dagangan" di sejumlah forum internasional. Aturan pemerintah bertabrakan dengan pelestarian mangrove.


Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

3 Oktober 2022

Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak tidak merasa keberatan dengan deklarasi partai NasDem yang mencapreskan Anies Baswedan.


DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

29 September 2022

DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

Pemprov DKI harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan pengembang Pulau G bila ingin memanfaatkan pulau reklamasi itu.


Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

28 September 2022

Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

Pemprov DKI tak bisa secara sepihak menentukan pemanfaatan pulau reklamasi Pulau G. Harus ada perjanjian kerja sama dengan swasta.


Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman

28 September 2022

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman

Kepala Dinas Tata Ruang DKI memastikan pulau reklamasi, Pulau G masih dalam zona ambang, belum ditetapkan sebagai kawasan permukiman.


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

24 September 2022

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

22 September 2022

Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang yang diarahkan untuk kawasan permukiman.


Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

21 September 2022

Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

Heru Hermawanto menyatakan perluasan daratan di Kepulauan Seribu beda dengan reklamasi, yang ditolak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Anies Baswedan Tetapkan Pulau Reklamasi Pulau G Zona Ambang, Pengelola Dapat Usul Peruntukan

17 Agustus 2022

Anies Baswedan Tetapkan Pulau Reklamasi Pulau G Zona Ambang, Pengelola Dapat Usul Peruntukan

DKI Jakarta menyatakan penetapan pulau reklamasi Pulau G masuk zona ambang bertujuan untuk memberi keleluasaan pengembangan lahan.