Jawaban Sandiaga Uno Soal Ide Sistem Ganjil-Genap Sepeda Motor

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kendaraan bermotor melintas di samping papan pengumuman sosialisasi pembatasan kendaraan plat nomor ganjil genap, di lampu merah terowongan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, 25 Juli 2016. Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi uji coba kebijakan pembatasan kendaraan plat nomor ganjil genap yang akan dimulai dari 27 Juli hingga 26 Agustus 2016, ini merupakan kebijakan transisi menjelang penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah kendaraan bermotor melintas di samping papan pengumuman sosialisasi pembatasan kendaraan plat nomor ganjil genap, di lampu merah terowongan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, 25 Juli 2016. Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi uji coba kebijakan pembatasan kendaraan plat nomor ganjil genap yang akan dimulai dari 27 Juli hingga 26 Agustus 2016, ini merupakan kebijakan transisi menjelang penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang mengkaji usulan dari Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra soal usulan sistem ganjil-genap sepeda motor.

    "Ini masukan dari Bapak Halim Dirlantas. Kita terima kasih sekali masukannya, sekarang lagi dikaji dari teman Dishub," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

    Sebelumnya, Halim menyarankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat peraturan berlakunya sistem ganjil-genap terhadap sepeda motor.
     
    Baca: Larangan Sepeda Motor Dihapus, Ojek Online: Ini Jantung Jakarta

    Hal tersebut menanggapi putusan MA yang membatalkan peraturan Gubernur DKI yang dibuat pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang larangan sepeda motor melintasi Jalan M.H. Thamrin-Merdeka Barat.

    "Saran saya kepada pemerintah dengan adanya pembatalan ini, tentu juga kita harus ada pembatasan roda dua dengan disamakan dengan roda empat. Yakni adanya sistem ganjil-genap di daerah Jalan Thamrin. Tidak serta-merta diloloskan semua sepeda motor," kata Halim Pagarra di Redtop Hotel, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018.

    Penyebabnya, kata Halim, karena sejumlah kecelakaan didominasi kendaraan roda dua. "Saya sampaikan kepada pemerintah (DKI Jakarta) bahwa ke depan dengan pencabutan pergub ini, perlu langsung dikeluarkan pergub baru dengan adanya pembatasan roda dua ganjil-genap," ujar Halim Pagarra lagi.

    Adapun data kecelakaan pada 2016 dan 2017 didominasi sepeda motor. Jumlah kecelakaan pada 2016, yaitu 8.985, dengan sepeda motor yang terlibat adalah 5.626. "Sedangkan pada 2017, jumlah kecelakaan mencapai 8.090 dengan 5.043 sepeda motor yang terlibat," tutur Halim terkait dengan ide sistem ganjil-genap buat sepeda motor tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.