Korupsi Pulau Reklamasi, Polisi Periksa Kadis Penanaman Modal DKI

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

KPK Usut Harga Jual Tanah Reklamasi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya memanggil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi untuk mengorek keterangan indikasi korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

"Tadi sudah datang Pak Edi jam 10.00, untuk menjalani pemeriksaan," kata juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono.

Baca: BPN Tolak Batalkan HGB Pulau Reklamasi, Ini Kata Sandiaga Uno

Selasa, 9 Januari 2018, kata Argo, Dirkrimsus juga telah memanggil Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta Benni Agus Candra. Benni dipanggil untuk memberikan keterangan tentang kajian proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Namun, polisi tidak mendapat informasi terlalu banyak dari Benni karena yang bersangkutan tidak membawa dokumen ihwal reklamasi. "Kami menanyakan dokumennya. Tapi tidak dibawa. Nanti kami agendakan ulang pemanggilannya," ucapnya.

Sejauh ini, polisi belum bisa memastikan adanya indikasi korupsi pada penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) Pulau C dan D. NJOP kedua pulau buatan tersebut ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta melalui terbitnya surat keputusan pada 23 Agustus 2017.

NJOP dua pulau itu diberi nilai Rp 3,1 juta per meter persegi. Penetapannya, didasarkan pada kajian independen Kantor Jasa Penilai Publik. Diduga, penetapan NJOP itu jauh di bawah perkiraan. Bahkan diduga ada kerugian negara yang ditimbulkan.

NJOP di dua pulau reklamasi yang dikembangkan PT Kapuk Naga Indah itu bisa mencapai sekitar Rp 30 juta per meter persegi. "Terkait korupsinya masih diselidiki," ujarnya.






Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

17 jam lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

3 hari lalu

Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang yang diarahkan untuk kawasan permukiman.


Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

3 hari lalu

Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

Heru Hermawanto menyatakan perluasan daratan di Kepulauan Seribu beda dengan reklamasi, yang ditolak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Anies Baswedan Tetapkan Pulau Reklamasi Pulau G Zona Ambang, Pengelola Dapat Usul Peruntukan

39 hari lalu

Anies Baswedan Tetapkan Pulau Reklamasi Pulau G Zona Ambang, Pengelola Dapat Usul Peruntukan

DKI Jakarta menyatakan penetapan pulau reklamasi Pulau G masuk zona ambang bertujuan untuk memberi keleluasaan pengembangan lahan.


Pergub Anies Baswedan Tetapkan Kawasan Reklamasi Pulau G sebagai Zona Ambang, untuk Permukiman

40 hari lalu

Pergub Anies Baswedan Tetapkan Kawasan Reklamasi Pulau G sebagai Zona Ambang, untuk Permukiman

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kawasan reklamasi Pulau G, Jakarta Utara masuk dalam zona ambang untuk permukiman.


MIND ID Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Rp 534,4 Miliar pada 2021

18 Juli 2022

MIND ID Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Rp 534,4 Miliar pada 2021

Kewajiban reklamasi MIND ID mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009.


Koalisi Warga Jakarta Tagih Janji Anies Gratiskan Pantai Bersih di Jakarta

22 April 2022

Koalisi Warga Jakarta Tagih Janji Anies Gratiskan Pantai Bersih di Jakarta

Kolisi Perjuangan Warga Jakarta atau KOPAJA menagih janji Anies yang akan menggratiskan akses ke pantai bersih di Jakarta.


PT Timah Reklamasi 402,5 Hektare Bekas Tambang di Bangka Belitung Tahun Ini

10 Maret 2022

PT Timah Reklamasi 402,5 Hektare Bekas Tambang di Bangka Belitung Tahun Ini

PT Timah Tbk pada tahun ini mereklamasi 402,5 hektare bekas penambangan bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Reklamasi Grup Mind ID Capai 900 Hektare

28 Februari 2022

Reklamasi Grup Mind ID Capai 900 Hektare

Reklamasi menjadi bagian dari siklus operasional penambangan Grup MIND ID yang akan terus dilakukan di sepanjang kegiatan operasional.


Berbagai Ruang Publik di Pulau Reklamasi yang Bisa Diakses dengan Transjakarta

28 Februari 2022

Berbagai Ruang Publik di Pulau Reklamasi yang Bisa Diakses dengan Transjakarta

Berbagai ruang publik tersedia di pulau reklamasi yang kini bernama Pantai Maju, Pantai Kita. Bisa diakses gratis dengan Bus Transjakarta.