Soal HGB Pulau Reklamasi Sandiaga Uno Tidak Mau Berspekulasi

Editor

Suseno

Kendaraan melintasi rumah kantor (rukan) hasil reklamasi pulau D di Jakarta Utara, 28 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan belum melihat surat penolakan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) soal permohonan pembatalan hak guna bangunan (HGB) kepada pengembang pulau reklamasi. Karena itu dia belum bersedia bicara banyak untuk menanggapinya.  

"Kita tidak mau berspekulasi, barangnya saja belum lihat,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

Sandiaga mengatakan permohonan itu diajukan karena pemerintah DKI menemukan kesalahan administrasi dalam penerbitan HGU. “Kemarin itu banyak ketidaksempurnaan dan banyak dasar-dasar untuk mengajukan surat yang tidak valid," kata Sandiaga. "Pada akhirnya semangat kita ingin mengembalikan bahwa proses itu harus berpihak pada publik."

Seperti diketahui, untuk memenuhi janji kampanye menolak pulau reklamasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayangkan surat kepada BPN tertanggal 29 Desember 2017. Dalam surat itu, Anies meminta BPN menunda dan membatalkan semua HGB yang diberikan kepada pengembang. "Langkah kami adalah BPN dulu. Itu langkah pertama kami," katanya Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018.

Langkah awal Anies ternyata membentur tembok. Kepala BPN Sofyan Jalil menyatakan tidak bisa memenuhi permohonan itu. "Kami sudah menerima dan mempelajari. Hasilnya, tak bisa kami batalkan," ujar Sofyan Djalil di Grand Sahid Jaya, Jakarta. Alasannya, HGB yang diterbitkan untuk pengembang sudah sesuai dengan administrasi pertanahan. "Sebab, kalau dibatalkan, ini akan menciptakan ketidakpastian hukum."

Sofyan menilai korespondensi yang dikirim Anies kepada BPN tidak bisa retroaktif. Sebab, HGB dikeluarkan berdasarkan surat-surat gubernur terdahulu. "Jadi gubernur sekarang tak bisa membatalkan yang lama karena itu sudah digunakan," ucapnya.

Sofyan menegaskan, jika pemerintah DKI Jakarta tetap berkeras ingin membatalkan HGB di pulau reklamasi, satu-satunya cara adalah lewat pengadilan. Untuk itu dia mempersilakan pemerintah DKI mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Kalau PTUN menyatakan dibatalkan, keputusan kami akan kami batalkan," ujarnya.

SYAFIUL HADI 






DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

7 jam lalu

DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

Pemprov DKI harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan pengembang Pulau G bila ingin memanfaatkan pulau reklamasi itu.


Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

21 jam lalu

Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

Pemprov DKI tak bisa secara sepihak menentukan pemanfaatan pulau reklamasi Pulau G. Harus ada perjanjian kerja sama dengan swasta.


Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman

1 hari lalu

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman

Kepala Dinas Tata Ruang DKI memastikan pulau reklamasi, Pulau G masih dalam zona ambang, belum ditetapkan sebagai kawasan permukiman.


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

4 hari lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

7 hari lalu

Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang yang diarahkan untuk kawasan permukiman.


Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

8 hari lalu

Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

Heru Hermawanto menyatakan perluasan daratan di Kepulauan Seribu beda dengan reklamasi, yang ditolak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Anies Baswedan Tetapkan Pulau Reklamasi Pulau G Zona Ambang, Pengelola Dapat Usul Peruntukan

43 hari lalu

Anies Baswedan Tetapkan Pulau Reklamasi Pulau G Zona Ambang, Pengelola Dapat Usul Peruntukan

DKI Jakarta menyatakan penetapan pulau reklamasi Pulau G masuk zona ambang bertujuan untuk memberi keleluasaan pengembangan lahan.


Pergub Anies Baswedan Tetapkan Kawasan Reklamasi Pulau G sebagai Zona Ambang, untuk Permukiman

45 hari lalu

Pergub Anies Baswedan Tetapkan Kawasan Reklamasi Pulau G sebagai Zona Ambang, untuk Permukiman

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kawasan reklamasi Pulau G, Jakarta Utara masuk dalam zona ambang untuk permukiman.


MIND ID Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Rp 534,4 Miliar pada 2021

18 Juli 2022

MIND ID Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Rp 534,4 Miliar pada 2021

Kewajiban reklamasi MIND ID mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009.


Koalisi Warga Jakarta Tagih Janji Anies Gratiskan Pantai Bersih di Jakarta

22 April 2022

Koalisi Warga Jakarta Tagih Janji Anies Gratiskan Pantai Bersih di Jakarta

Kolisi Perjuangan Warga Jakarta atau KOPAJA menagih janji Anies yang akan menggratiskan akses ke pantai bersih di Jakarta.