Sabtu, 18 Agustus 2018

Soal HGB Pulau Reklamasi: Anies Baswedan Sindir Kepala BPN

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang permohonan pembatalan Hak Guna Bangunan kepada pengembang Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta. Foto: Istimewa

    Surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang permohonan pembatalan Hak Guna Bangunan kepada pengembang Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan penolakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkan hak guna bangunan (HGU) pulau reklamasi. Sebab, menurut dia, ada instrumen yang bisa digunakan BPN untuk mencabut HGU itu. "Ada peraturan menteri yang membolehkan, jadi itu bisa dipakai," kata Anies, di gedung PKK Melati Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Januari 2018.

    Anies tidak merinci peraturan menteri yang dimaksud. Ia hanya mengatakan aturan tersebut membolehkan pemerintah melakukan perbaikan dan perubahan jika ditemukan kekeliruan. Atas dasar itulah, Anies memutuskan tidak menggugat BPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Semua urusan boleh dibawa ke pengadilan, tapi kalau ada instrumen lain, kenapa tidak dipakai," ujarnya.

    Baca: Tolak Cabut HGB Pulau Reklamasi, BPN: Silakan Gugat Ke PTUN

    Pada 29 Desember 2017, Anies Baswedan mengajukan permohonan kepada Kepala BPN Sofyan Djalil untuk membatalkan HGB pulau reklamasi di teluk Jakarta. Namun Sofyan menolak permohonan itu karena menilai penerbitan HGU sudah sesuai dengan ketentuan. Jika Anies berkeras, Sofyan menyarankan Gubernur DKI Jakarta itu menggugat BPN ke PTUN.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Jurus Rusia Membalas Sanksi AS Terkait Sergei Skripal

    Berikut 5 hal yang mungkin Rusia sebagai retaliasi atas sanksi dari AS terkait kasus serangan racun novichok kepada Sergei Skripal dan putrinya.