Efek Larangan Sepeda Motor, Kenapa Polisi Evaluasi Usai 1 Bulan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Pencopotan rambu larangan sepeda motor oleh Dinas Perhubungan di kawasan Harmoni dan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 10 Januari 2018. twitter.com/TMCPoldaMetro

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi akan memantau dampak pencabutan larangan sepeda motor melintas di Jalan M.H. Thamrin. Pengawasan dan evaluasi itu akan dilakukan selama kurun satu bulan pelaksanaan.

"Kami kasih limit waktu satu bulan," kata Kepala Subdirektorat Standardisasi Cegah dan Tindak Direktorat Keamanan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Komisaris Besar Kingkin Winisuda di kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jumat, 12 Januari 2018.

Baca: Larangan Sepeda Motor Dicabut, Pengendara: Kini Bisa Bebas Bablas

Selama satu bulan itu, kata dia, kepolisian akan memantau dan mengkaji seperti apa dampak dari pencabutan larangan itu terhadap lalu lintas di Thamrin. "Apakah dampak dari putusan tersebut justru membawa kemacetan yang cukup parah, atau sebaliknya," ujar Kingkin.

Pasalnya jumlah sepeda motor yang beredar di Ibu Kota setiap harinya cukup banyak. Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas pun, Kingkin mengatakan sepeda motor masih menjadi aktor utama. "Kecelakaan lalu lintas paling tinggi juga sepeda motor," tuturnya.

Ke depannya, tutur Kingkin, Korlantas akan memberikan asistensi penuh kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila terjadi kemacetan setelah pencabutan larangan di Jalan M.H. Thamrin itu.

"Tadi sudah dirapatkan dan kajian-kajian yang intinya kita sama-sama wujudkan masalah keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas di Jakarta," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang dibuat pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang larangan sepeda motor melintasi Jalan M.H. Thamrin-Medan Merdeka Barat, Senin, 8 Januari 2018. Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait dengan pembatasan lalu lintas sepeda motor di jalan tersebut.






Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

2 hari lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

2 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

5 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

6 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

7 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

7 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

11 hari lalu

Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

Anies Baswedan memasukkan kampung kota dalam regulasi baru. Menurut dia, tidak ada terminologi kampung dalam aturan lama tata ruang tahun 2014.


Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

13 hari lalu

Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

Anies Baswedan membahas beragam isu termasuk soal politik saat bertemu tiga ketua umum partai politik.


Anies Baswedan Sebut Tak Sengaja Jumpa Ahok, Tanya Kabar Keluarga dan Cerita Lain

13 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Tak Sengaja Jumpa Ahok, Tanya Kabar Keluarga dan Cerita Lain

Anies Baswedan menyebut tak sengaja bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di hotel yang sama.


Anies Baswedan Bertemu Presiden PKS, AHY Demokrat, Surya Paloh Nasdem, dan Jusuf Kalla

13 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Presiden PKS, AHY Demokrat, Surya Paloh Nasdem, dan Jusuf Kalla

Anies Baswedan tak menjawab ketika ditanya apakah membahas soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ketika bertemu 3 pimpinan partai politik.