Larangan Sepeda Motor Dicabut, YLKI: MA Usung Populisme ala Anies

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Petugas Dinas Pehubungan DKI Jakarta menurunkan rambu-rambu larangan melintas untuk kendaraan roda dua di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, 10 Januari 2018. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai putusan Mahkamah Agung mencabut peraturan gubernur era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal larangan sepeda motor melintas Jalan M.H. Thamrin-Medan Merdeka, Jakarta Pusat, telah mencoreng wajah transportasi Indonesia.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi bahkan menilai, dari putusan itu, MA telah menyerap sikap populisme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin pengguna jalan mempunyai kesetaraan yang sama. "Jika pendekatannya populis, maka putusan MA mempunyai bobot yang tinggi," kata dia dalam keterangan pers, Sabtu, 13 Januari 2018.

Baca: Efek Larangan Sepeda Motor, Kenapa Polisi Evaluasi Setelah 1 Bulan

Namun, Tulus menilai, apabila dilihat dari sisi manajemen transportasi publik, keputusan MA tersebut sesat pikir. Dia menganggap keputusan itu tak mengacu pada pertimbangan nalar dari sisi manajemen transportasi publik. "Putusan MA memundurkan beberapa langkah upaya penataan pemerintah di bidang transportasi," kata dia.

Tulus menilai, putusan MA cacat secara hukum. Sebab MA memutus suatu perkara menggunakan undang-undang yang tidak punya hubungan dengan lalu lintas. Dia mengatakan MA seharusnya menggunakan substansi UU Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam pertimbangan mencabut pergub Ahok itu, bukan UU tentang HAM.

Seperti diketahui, pada 26 November 2017, MA mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jakarta. Dalam salah satu pertimbangan uji materi pergub tersebut, hakim menyatakan pergub yang dikeluarkan era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah melanggar hak asasi pengendara motor.

Meninjau pertimbangan itu, Tulus mengatakan MA gagal memahami substansi pergub larangan sepeda motor. "Inti aturan itu adalah melarang warga menggunakan sepeda motor melintas Jalan M.H. Thamrin, bukan melarang warga untuk melintasi Jalan M.H. Thamrin," katanya soal ribut-ribut larangan sepeda motor di jantung Ibu Kota tersebut.






Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

2 jam lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

3 jam lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Riza Patria Belum Tahu Pulau Reklamasi Pulau G untuk Hunian, dalam Pembahasan

3 jam lalu

Riza Patria Belum Tahu Pulau Reklamasi Pulau G untuk Hunian, dalam Pembahasan

Ahmad Riza Patria menyebutkan, daratan hasil reklamasi di Teluk Jakarta, atau pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang untuk hunian.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

5 jam lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Fasilitas Terbaru TIM Pasca Direvitalisasi

6 jam lalu

Fasilitas Terbaru TIM Pasca Direvitalisasi

Rencananya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal meresmikannya besok Senin. Berikut sejumlah fasilitas anyar dalam revitalisasi TIM.


Calon Gubernur DKI 2024, Survei: Risma Kalahkan Anies Baswedan, Ada Gibran dan Grace Natalie

8 jam lalu

Calon Gubernur DKI 2024, Survei: Risma Kalahkan Anies Baswedan, Ada Gibran dan Grace Natalie

NSN mengungkapkan, mantan Ketua Umum PSI Grace Natalie masuk bursa Calon Gubernur DKI Jakarta untuk Pemilihan Gubernur 2024.


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

18 jam lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Anies Baswedan Masuki Masa Panen Jelang Akhir Jabatan Gubernur DKI

21 jam lalu

Anies Baswedan Masuki Masa Panen Jelang Akhir Jabatan Gubernur DKI

Anies Baswedan meresmikan berbagai proyek jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta.


Anies Baswedan Masukkan Penanganan 225 RW Kumuh dalam RPD 2023-2026

22 jam lalu

Anies Baswedan Masukkan Penanganan 225 RW Kumuh dalam RPD 2023-2026

Anies Baswedan masukkan penanganan 225 RW kumuh di Jakarta dalam program community action plan (CAP) dan collaborative implementation program (CIP).


Kapolda Metro Sudah Bicara dengan Anies Baswedan Soal Pemindahan Lokasi Demonstrasi

1 hari lalu

Kapolda Metro Sudah Bicara dengan Anies Baswedan Soal Pemindahan Lokasi Demonstrasi

Kapolda Metro Fadil Imran berharap ide pemindahan lokasi demonstrasi dari Patung Kuda ke Monas bisa segera terealisasi.