Anies Baswedan Kritik BPN Menolak Batalkan HGB Pulau Reklamasi

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan mestinya Badan Pertanahan Nasional tak buru-buru menolak permintaannya membatalkan hak guna bangunan (HGB) pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Menurut dia, lebih baik jika BPN mereview terlebih dahulu permohonannya yang disampaikan via surat mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Anies Baswedan menilai, ada cacat administrasi dalam proses penerbitan izin HGB dari BPN.

"Saya berharap BPN itu mereview dulu jangan buru-buru. Kami, kan mengikuti prosedur," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 15 Januari 2018. "Masak buru-buru, kan ada aturan yang mengatur penerbitan HGB dan (yang berwenang) pembatalan HGB adalah BPN sendiri."

Pada 29 Desember 2017, Gubernur Anies menyurati Kepala BPN untuk menarik kembali seluruh surat-surat yang berdampak pada penerbitan HGB kepada pihak ketiga atas seluruh pulau-pulau hasil reklamasi Pantai Utara Jakarta. Anies juga meminta BPN tidak menerbitkan atau membatalkan segala HGB untuk pihak ketiga atas Pulau hasil reklamasi, yakni C, D, dan G.

SimakDikritik Yusril Soal HGB Reklamasi, Ini Jawaban Anies Baswedan

Kepala BPN Sofyan Djalil menampik permohonan Anies. Dia beralasan HGB yang dikeluarkan oleh BPN telah sesuai dengan administrasi pertanahan. Korespondensi yang dikirim Anies Baswedan kepada BPN juga tidak bisa retroaktif lantaran surat-surat yang dikirim oleh Gubernur DKI sebelumnya menjadi dasar mengeluarkan HGB pulau reklamasi.

Jika Anies Baswedan tak puas, Sofyan pun menyarankan Anies untuk menggugat keputusannya di PTUN.

Surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang permohonan pembatalan Hak Guna Bangunan kepada pengembang Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta. Foto: Istimewa

Adapun Anies Baswedan melihat ada masalah administrasi dalam proses penerbitan HGB pulau reklamasi. Itu sebabnya, Anies Baswedan menilai BPN sebenarnya dengan melihat pertimbangan itu bisa menyetujui permohonannya.

Menurut dia, kalau Perda Zonasi belum ada maka tidak bisa terbit HGB. "Atas dasar apa dikeluarkan HGB? Terus membagi persentasenya (zona) itu bagaimana ketika aturan tentang zonasi belum ada."

Anies Baswedan mengatakan, kawasan strategis provinsi adalah pantai, seperti pantai Anco dan Pantai Mutiara. Itu (Ancol dan Mutiara), kan kesalahan administrasi," ujarnya.

Anies Baswedan mengaku sudah melakukan komunikasi lanjutan dengan Sofyan Djalil soal legalitas pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, dia enggan memberitahu hasil pembicaraan tersebut.






Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

1 jam lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Anies Baswedan Masuki Masa Panen Jelang Akhir Jabatan Gubernur DKI

4 jam lalu

Anies Baswedan Masuki Masa Panen Jelang Akhir Jabatan Gubernur DKI

Anies Baswedan meresmikan berbagai proyek jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta.


Anies Baswedan Masukkan Penanganan 225 RW Kumuh dalam RPD 2023-2026

5 jam lalu

Anies Baswedan Masukkan Penanganan 225 RW Kumuh dalam RPD 2023-2026

Anies Baswedan masukkan penanganan 225 RW kumuh di Jakarta dalam program community action plan (CAP) dan collaborative implementation program (CIP).


Kapolda Metro Sudah Bicara dengan Anies Baswedan Soal Pemindahan Lokasi Demonstrasi

7 jam lalu

Kapolda Metro Sudah Bicara dengan Anies Baswedan Soal Pemindahan Lokasi Demonstrasi

Kapolda Metro Fadil Imran berharap ide pemindahan lokasi demonstrasi dari Patung Kuda ke Monas bisa segera terealisasi.


RPD DKI, Anies Baswedan Targetkan Keterisian Rusun Capai 98,1 Persen di 2026

10 jam lalu

RPD DKI, Anies Baswedan Targetkan Keterisian Rusun Capai 98,1 Persen di 2026

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026, Anies Baswedan menargetkan tingkat keterisian rusun capai 98,1 persen di 2026.


RPD DKI 2023-2026, Anies Ingin Ada Badan yang Kelola Dana Rumah DP Nol Rupiah

10 jam lalu

RPD DKI 2023-2026, Anies Ingin Ada Badan yang Kelola Dana Rumah DP Nol Rupiah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusun lima upaya untuk mendukung penyediaan rumah DP nol rupiah


Anies Baswedan Targetkan Swasta Bangun Rusun di Pulau Reklamasi

10 jam lalu

Anies Baswedan Targetkan Swasta Bangun Rusun di Pulau Reklamasi

Anies Baswedan menargetkan pihak swasta membangun rumah susun di Pantai Kita, dulu bernama Pulau C


Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

12 jam lalu

Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

Partai Demokrat dan Partai NasDem menyatakan peluang koalisi mereka segera terbentuk cukup besar.


Anies Baswedan Dipanggil oleh KPK, Rocky Gerung: Rasuna Said Fashion Week

13 jam lalu

Anies Baswedan Dipanggil oleh KPK, Rocky Gerung: Rasuna Said Fashion Week

Rocky Gerung meminta pendukung Anies Baswedan tak usah berdemo tetapi melihat saja Anies berjalan di KPK layaknya pergelaran Rasuna Said Fashion Week.


Anies Baswedan Janji Tak Ada Komersialisasi di TIM: Agar Kegiatan Seni Bisa Berjalan

13 jam lalu

Anies Baswedan Janji Tak Ada Komersialisasi di TIM: Agar Kegiatan Seni Bisa Berjalan

Anies Baswedan mengklaim prioritas Pemprov DKI saat ini memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan seni dan budaya di Jakarta