Anies Bawedan ke Pengembang Reklamasi: Pelanggaran Ya Pelanggaran

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meresmikan Persiapan Community Action Planning di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu, 14 Januari 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan berfokus terhadap masalah sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau-pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, sebelum mempersoalkan tambahan kontribusi yang sudah dikeluarkan para pengembang.

"Kami konsentrasi pada HGB saja dulu. Kami bereskan. HGB, kami tunjukkan bahwa ada cacat administrasi," kata Anies di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Januari 2018.

Anies Baswedan mengatakan cara itu merupakan langkah untuk menunjukkan kepada pengembang bahwa pemerintahan saat ini tertib administrasi. "Anda melanggar, sambil nyumbang, terus minta pelanggaran dibenarkan? Enggak. Pelanggaran ya pelanggaran," ujarnya.

Baca: Menyisir Babak Baru Kontroversi HGB Pulau Reklamasi Teluk Jakarta

Salah satu pengembang pulau reklamasi, yaitu PT Muara Wisesa Samudera, telah menjalankan kewajiban yang merupakan kontribusi tambahan untuk mengerjakan reklamasi Pulau G.

Proyek yang telah dikerjakan berupa pembangunan rumah susun sewa sederhana di Daan Mogot, jalan inspeksi pinggir kali, dan beberapa rumah pompa. Total ada 13 proyek yang harus dikerjakan senilai Rp 392 miliar.

Infografis: Pilpres 2019, Peluang Anies Baswedan Bila Berpasangan dengan Prabowo

Nilai dari pembangunan sejumlah infrastruktur itu nantinya akan menjadi pengurang nilai kontribusi tambahan Pulau G. Mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat menetapkan total kontribusi sebesar 15 persen dikalikan nilai jual obyek pajak dikalikan luas lahan yang bisa dijual pengembang.

Kendaraan melintasi rumah kantor (rukan) hasil reklamasi pulau D di Jakarta Utara, 28 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah

Ahok memasukkan hitungan total kontribusi itu ke Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara.

Namun aturan baru itu batal disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta seiring dengan penangkapan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Maret 2016.

Kini, dokumen raperda tersebut ditarik oleh Gubernur Anies Baswedan untuk direvisi kembali. Anies juga menyurati Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil untuk menarik kembali HGB Pulau C, D, dan G sebagai langkah menghentikan reklamasi sesuai dengan janji kampanyenya.






Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

45 menit lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

1 jam lalu

Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

Gembong Warsono memberikan catatan kepada Gubernur Anies Baswedan usai deklarasi dicalonkan menjadi presiden oleh Partai NasDem.


Diusung NasDem Jadi Capres 2024, Anies Baswedan Punya Koleksi Mobil dan Motor

1 jam lalu

Diusung NasDem Jadi Capres 2024, Anies Baswedan Punya Koleksi Mobil dan Motor

Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan diusung Nasdem jadi Capres 2024, menurut LHKPN kekayaanya Rp 10 miliar.


Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

1 jam lalu

Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

Forum Advokat Indonesia menggelar Konferensi Pers Bersama, Senin, 3 Oktober 2022, perihal Formula E yang menyeret Anies Baswedan.


Anies Baswedan Capres 2024, Ahli LIPI: Cara NasDem Agar Jadi Patron Koalisi

2 jam lalu

Anies Baswedan Capres 2024, Ahli LIPI: Cara NasDem Agar Jadi Patron Koalisi

Wasisto Rahardjo Jati berpendapat deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden adalah upaya Nasdem untuk menjadi patron koalisi.


Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

3 jam lalu

Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

Fahira Idris menilai pengumuman Anies Baswedan sebagai calon presiden NasDem sangat krusial untuk menepis upaya kriminalisasi.


Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Diminta PDIP Tak Lagi Bikin Keputusan Strategis

3 jam lalu

Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Diminta PDIP Tak Lagi Bikin Keputusan Strategis

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Anies Baswedan berhenti membuat keputusan strategis yang bisa bebani Pj Gubernur DKI.


Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik

3 jam lalu

Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik

KPK ingin membantah adanya upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan membuka hasil penyelidikan kepada publik.


Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

5 jam lalu

Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Forum Advokat Indonesia meminta Dewas KPK memeriksa Firli Bahuri terkait upayanya mengkriminalisasi Anies Baswedan.


Partai NasDem Tawarkan Anies Baswedan ke Calon Koalisi, Surya Paloh: Calon Kami Ganteng Apa Kagak?

5 jam lalu

Partai NasDem Tawarkan Anies Baswedan ke Calon Koalisi, Surya Paloh: Calon Kami Ganteng Apa Kagak?

Surya Paloh menyatakan akan menawarkan Anies Baswedan ke calon mitra koalisinya, PKS dan Partai Demokrat.