Anies Baswedan Gulirkan Jakarta Satu, Integrasi Peta dan Data DKI

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberikan sambutan pada pelantikan pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, 12 Januari 2018. Dalam sambutannya Anies mendorong agar anggota PKK membantu mengurangi kemiskinan. TEMPO/ Naufal Dwihimawan Adjiditho

    Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberikan sambutan pada pelantikan pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, 12 Januari 2018. Dalam sambutannya Anies mendorong agar anggota PKK membantu mengurangi kemiskinan. TEMPO/ Naufal Dwihimawan Adjiditho

     

    TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan soft launching Jakarta Satu, yaitu sistem pemantauan terintegrasi di jajaran Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta. "Hari ini kami memulai sebuah langkah baru, yaitu pengintegrasian kegiatan di Pemprov DKI lewat Jakarta Satu," kata Anies di Balai Kota DKI, Rabu 17 Januari 2018.

    Anies menjelaskan, Jakarta Satu dibangun berdasarkan data dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di dalam peta dasar tata ruang yang sama. Peta dan informasi data akan diperbarui secara berkala oleh setiap SKPD agar lebih akurat.

    Baca juga: Anies Bawedan ke Pengembang Reklamasi: Pelanggaran Ya Pelanggaran

    Jakarta Satu, kata Anies, akan dipakai sebagai landasan untuk melakukan pengawasan dan mengambil keputusan yang obyektif berdasarkan fakta (evidence based policy).

    “Tagline-nya satu peta, satu data, satu kebijakan. Kebijakannya ada banyak, tapi ini terintegrasi," katanya.

    Sebagai permulaan, Anies mengatakan Jakarta Satu akan dimulai dari 5 hal, yaitu peta dasar dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI, data pajak dan retribusi dari Badan Pajak dan Retribusi DKI.

    Lalu data air tanah dari Dinas Perindustrian dan Energi DKI, data aset pemerintah daerah dari Badan Pengelola Aset Daerah DKI, dan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.

    Anies berharap, sistem tersebut dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan adanya kenaikan PAD, memungkinkan pemerintah DKI memiliki ruang fiskal yang memadai untuk membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat.

    Ketua Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta Bambang Widjojanto menambahkan, tanpa acuan data dan peta yang sama, pemerintah DKI akan kesulitan mengawasi jalannya pemerintahan. Sehingga dapat memicu potensi kebocoran keuangan negara di berbagai sektor.

    Menurut Bambang Widjojanto, pergerakan korupsi cenderung diarahkan pada sektor expenditures atau pengeluaran, dan jarang diarahkan ke penerimaan daerah.

    "Jadi kalau dengan data yang ada, kita tidak hanya integrasikan seluruh data SKPD, tapi bisa digunakan untuk mengontrol seluruh proses yang akan terjadi," ujar Bambang menjelaskan Jakarta Satu yang digulirkan Gubernur Anies Baswedan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.