TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Sri Hartoyo mengatakan pemerintah tidak akan sembarangan dalam menangani bangunan bersejarah seperti Rumah Cimanggis di lahan proyek Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Ia berkata, situs heritage merupakan bagian dari tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum juga.
"Kami tidak akan sembarangan lah. Situs yang dilindungi kan termasuk tanggung jawab kami juga," ujar Sri saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 18 Januari 2018.
Sebagaimana diketahui, Rumah Cimanggis menjadi sorotan pencinta sejarah karena terancam diratakan untuk proyek UIII. Sejumlah sejarawan mengutuk rencana tersebut karena merasa Rumah Cimanggis seharusnya dijadikan heritage, bukan dirobohkan.
Dalam sejarahnya, Rumah Cimanggis adalah bangunan bekas peninggalan Gubernur Jenderal Vereenigde Oost-Indische Compaginie (VOC) Petrus Albertus van der Parra. Lokasinya di bagian tepi lahan proyek UIII yang luasnya 143 hektare.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembangunan gedung UIII yang di dalamnya ada Rumah Cimanggis akan dilakukan pada pekan ini. Peletakan batu pertama akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. "Insya Allah minggu ini peletakan batu pertama oleh presiden," kata Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.
Menurut Kalla, tidak ada yang pantas dibanggakan dari bekas bangunan Rumah Cimanggis. "Rumah itu rumah istri kedua dari penjajah yang korup. Masak situs itu harus ditonjolkan," kata Kalla. "Islam moderat di Indonesia yang mempunyai pengaruh luas. Jangan terpengaruh dengan isu rumah istri kedua orang Belanda yang korup. Apa yang mesti dibanggain?" ujar Kalla.
Sri mengatakan, Kementerian PUPR akan mengecek terlebih dahulu kondisi Rumah Cimanggis. Sejauh yang ia dengar, rumah tersebut sudah dalam kondisi yang tidak layak.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kementerian PUPR meyakini lokasi Rumah Cimanggis jauh di ujung lokasi proyek. Oleh karenanya, menurut dia, ada kemungkinan situs tersebut tidak akan tersentuh proyek UIII. "Katanya, tadi sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo. Dibahas, katanya itu heritagenya dari sisi mana," ujar Basuki.