TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan tidak semua masyarakat dari golongan menengah ke bawah mampu mengikuti program hunian tanpa uang muka atau down payment (DP) nol rupiah. Alasannya, pendapatan mereka kecil, sehingga tidak akan mampu membayar cicilan.
Untuk itu, ucap Sandiaga, pemerintah DKI tengah mencari alternatif lain agar kelompok masyarakat ini bisa tinggal di tempat yang layak. "Tadi beberapa teman di Ciracas kelihatannya tidak bisa masuk skema rumah nol rupiah karena pendapatannya di bawah,” ujar Sandiaga, Senin, 22 Januari 2018. “Nah, di situ mungkin intervensi pemerintah untuk memberikan opsi lain."
Gubernur DKI Anies Baswedan pada Kamis lalu melakukan peletakan batu pertama pembangunan proyek hunian DP nol rupiah di Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Di tempat itu akan dibangun tower 20 lantai yang memiliki 703 unit hunian. Hunian dengan tipe 21 harganya Rp 185 juta dan tipe 36 harganya Rp 320 juta.
Anies menuturkan pelaksanaan program ini menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan(FLPP). Dengan skema ini, pembeli akan mendapat subsidi dari pemerintah dan dikenai bunga 5 persen dalam jangka 20 tahun.
Mereka yang berminat mengikuti program ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Salah satu memiliki penghasilan paling rendah Rp 3,6 juta dan paling tinggi Rp 7 juta.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai program pengadaan rumah yang digagas Anies-Sandi ini tetap belum bisa menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah. "Jadi program DP nol rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi kelas menengah," katanya.
Kritik inilah yang membuat Sandiaga Uno merasa perlu membuat opsi lain, agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa mengikuti program ini.
