Kisruh Tender Bus Transjakarta sejak Jokowi hingga Anies Baswedan

Deretan Bus Transjakarta yang mangkrak di pool PPD Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 22 Januari 2018. TEMPO/Wildan Aulia Rahman

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam sengketa pembelian 30 bus Transjakarta pada masa Joko Widodo atau Jokowi ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan harus membayar Rp 56,43 miliar kepada PT Ifani Dewi, pemenang tender pengadaan bus itu.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan akan mengkonsultasikan dulu putusan MA itu kepada Biro Hukum DKI.

“Penyelesaiannya, ya, terserah pada Dinas Perhubungan,” kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah ketika dihubungi Tempo, Minggu, 21 Januari 2018.

Baca juga:
Dibeli di Era Jokowi, Anies Baswedan Harus Bayar Bus Rp 56 Miliar 
Jokowi Bilang Kasus Transjakarta bak Sabun Colek

Berikut ini sengkarut pengadaan bus itu hingga terbitnya putusan Mahkamah Agung.

2013

Juli-Agustus:

Dinas Perhubungan dan Ifani Dewi menandatangani kontrak pengadaan 36 bus tunggal, 30 bus gandeng, dan 124 bus sedang. Nilai tiga kontrak itu mencapai Rp 270,03 miliar.

2014

Awal Februari:

Kejaksaan mulai menemukan adanya indikasi korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta asal Cina itu.

Juni:

Ifani Dewi menggugat Dinas Perhubungan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Ifani meminta Dinas melunasi sisa pembayaran pengadaan bus-bus itu.

2015

13 April:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang perdana dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono. Udar didakwa menggelembungkan dana pengadaan bus Transjakarta dan peremajaan angkutan umum. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyimpulkan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 54,389 miliar.

28 April:

BANI meminta Dinas melunasi sisa pembayaran 161 bus itu senilai Rp 129,53 miliar. Sebelumnya, Dinas juga telah memberikan uang muka 20 persen dan melunasi 29 unit bus gandeng.

Juni:

Dinas menggugat putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

8 September:

Pengadilan Negeri menolak permohonan Dinas Perhubungan.

25 September:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Udar Pristiono lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 19 tahun penjara. Udar mengajukan banding.

Akhir September:

DKI mengajukan kasasi.

2016

23 Maret:

MA menolak kasasi Udar Pristiono. MA justru menambah hukuman Udar menjadi 13 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan.

18 Juli:

MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan BANI dalam kasus pengadaan 36 bus tunggal.

17 November:

MA menolak permohonan kasasi Dinas Perhubungan dalam kasus pengadaan 30 bus gandeng. Implikasi dari putusan ini adalah pemerintahan Gubernur Anies Baswedan harus melunasi sisa pembayaran dua kontrak pengadaan bus senilai Rp 56,43 miliar.

Sumber: Berkas Putusan MA | Wawancara






Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

12 menit lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

46 menit lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Riza Patria Belum Tahu Pulau Reklamasi Pulau G untuk Hunian, dalam Pembahasan

1 jam lalu

Riza Patria Belum Tahu Pulau Reklamasi Pulau G untuk Hunian, dalam Pembahasan

Ahmad Riza Patria menyebutkan, daratan hasil reklamasi di Teluk Jakarta, atau pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang untuk hunian.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

2 jam lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Fasilitas Terbaru TIM Pasca Direvitalisasi

3 jam lalu

Fasilitas Terbaru TIM Pasca Direvitalisasi

Rencananya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal meresmikannya besok Senin. Berikut sejumlah fasilitas anyar dalam revitalisasi TIM.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

4 jam lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Calon Gubernur DKI 2024, Survei: Risma Kalahkan Anies Baswedan, Ada Gibran dan Grace Natalie

5 jam lalu

Calon Gubernur DKI 2024, Survei: Risma Kalahkan Anies Baswedan, Ada Gibran dan Grace Natalie

NSN mengungkapkan, mantan Ketua Umum PSI Grace Natalie masuk bursa Calon Gubernur DKI Jakarta untuk Pemilihan Gubernur 2024.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

6 jam lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

15 jam lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

17 jam lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun