Begini Permintaan DPRD DKI kepada Jakpro Soal LRT Ambruk

Sejumlah petugas mengecek beton LRT yang roboh di Kawasan Kayu Putih Raya, Pulo Gadung, Jakarta Timur, 22 Januari 2018. Beton LRT yang roboh tersebut terjadi pada Senin (22/1) sekitar pukul 00.10 WIB. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta PT Jakarta Propertindo tidak menyembunyikan penyebab balok beton proyek light rapid transit (LRT) ambruk pada Senin dinihari, 22 Januari 2018. Dalam pertemuan untuk meminta keterangan dari PT Jakpro itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Yusriah Dzinnun mengatakan Jakpro harus menyampaikan hasil investigasi itu kepada masyarakat sebagai pengguna. 

"Kami minta pada Jakpro untuk sampaikan kepada masyarakat jadi tidak ada yang disembunyikan," kata Yusriah dalam pertemuan antara DPRD DKI dan PT Jakpro di gedung DPRD, Selasa, 23 Januari 2018.   

Penyebab beton LRT runtuh itu, kata Yusriah, harus diungkap kepada publik karena ada manusia yang menjadi korban. "Ada anggaran yang dirugikan." 

Direktur Utama PT Jakpro Satya Heragandhi berjanji akan melaporkan secara khusus hasil investigasi box girder LRT yang runtuh itu kepada DPRD DKI. Hasilnya diperkirakan akan keluar pada 10 hari sampai 2 minggu mendatang.  

Satya mengatakan bahwa mulai hari ini, 23 Januari 2018, garis polisi sudah dilepas dari lokasi kejadian, sehingga bahan untuk uji coba dan analisis penyebab bisa mulai dilakukan.

"Bisa dikatakan bahwa faktor manusia dalam proses kemarin itu sangat minimal, hanya belum kita pastikan apakah itu sepenuhnya bisa dinolkan," kata Satya. "Akan dilakukan uji lab terhadap material kemudian terhadap beberapa barang-barang bukti yang ada di sana."

Dalam pertemuan itu disampaikan juga perkembangan konstruksi LRT telah mencapai angka 56,8 persen dari keseluruhan. Peningkatan presentasi pencapaian akan terjadi pada Maret-April agak tetap dapat digunakan untuk Asian Games.

FADIYAH | TD






Usulan Harga Tiket LRT Jabodebek Tak Berubah Meski Jadwal Operasi Molor

13 jam lalu

Usulan Harga Tiket LRT Jabodebek Tak Berubah Meski Jadwal Operasi Molor

Meskipun operasi LRT mundur, KAI kemungkinan tidak mengubah harga tiket yang akan ditetapkan Kementerian Perhubungan.


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

15 jam lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Calon Dubes Malaysia di Jakarta Diplomat Karier

2 hari lalu

Calon Dubes Malaysia di Jakarta Diplomat Karier

Setelah penunjukan seorang politisi batal, Malaysia kemungkinan menunjuk diplomat karier sebagai dubesnya di Jakarta yang lowong sejak April lalu.


LRT Jabodebek Dievaluasi Konsultan Inggris, Depo Belum Siap

14 hari lalu

LRT Jabodebek Dievaluasi Konsultan Inggris, Depo Belum Siap

LRT Jabodebek yang semula direncanakan beroperasi Agustus 2022 mundur menjadi Juli 2023.


Pengoperasian LRT Jabodebek Molor Lagi, KAI Berharap Pembengkakan Biaya Tak Bertambah

14 hari lalu

Pengoperasian LRT Jabodebek Molor Lagi, KAI Berharap Pembengkakan Biaya Tak Bertambah

Molornya jadwal pengoperasian LRT Jabodebek membuat KAI kehilangan potensi pendapatan dari penjualan tiket.


Rangkaian Masalah Kereta Ringan

16 hari lalu

Rangkaian Masalah Kereta Ringan

Penundaan pengoperasian komersial kereta ringan itu dinilai penting.


Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

18 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

20 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

20 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

20 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.