100 Hari Anies-Sandi, Pengamat Sebut Banyak di Tataran Pencitraan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan keterangan usai Rapat Paripurna tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 di Gedung DPRD, Kamis, 30 November 2017. TEMPO/Larissa Huda

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (Anies-Sandi) hari ini sudah melewati 100 hari menjabat, sejak Presiden Joko Widodo melantik mereka. Selama menjabat, sudah terdapat beberapa kebijakan yang dipublikasi, ada yang memantik dukungan, ada pula yang mengundang penolakan.

Ketua Pusat kajian kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengamati kebijakan-kebijakan yang Anies-Sandi luncurkan selama 100 hari ini. Ia menilai masih banyak kebijakan yang hanya pada tahap pencitraan.

Baca : 100 Hari Anies-Sandi, Sandiaga Uno: Bukan Waktunya Menepuk Dada

"Selama 100 saya mengamati kebijakan pak gubernur baru ini, hampir kebanyakan di tataran pencitraan, yang konkret banget belum ada," kata Trubus saat dihubungi, Selasa, 23 Januari 2018.

Dia mencontohkan rumah DP 0 rupiah. "Itu kan akhirnya yang disasar MBR(masyarakat berpenghasilan rendah). Awalnya rumah tapak janjinya, kemudian berubah jadi rusunami rumah vertikal, setelah rusunami ada kesulitan, berubah lagi sekarang rusunawa. itu kan bahasa sederhanannya jadi plinplan. Kebijakannya berubah-ubah," ujar Trubus.

Trubus melihat UMR di DKI Jakarta Rp 3,6 juta. "Kalau mau beli tipe 21 harga Rp 185 juta, buruh meng-kredit 15-20 tahun dengan cicilan Rp 2,1 juta flat. Pertanyananya, apakah dengan UMR Rp 3,6 juta bisa membeli? kan tidak bisa, suruh makan apa?. Masih memberatkan, itu sebenernya kebohongan publik, pencitraan," kata Trubus.

Ia menilai rumah DP 0 rupiah berujung pada adanya pelanggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai kebijakan rumah atau hunian DP 0 rupiah milik Gubernur DKI Anies Baswedan melanggar aturan. Terutama soal talangan bunga cicilan dengan APBD yang sampai 20 tahun.

"Kepala daerah dilarang menganggarkan program melebihi masa jabatannya," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2018.

Adapun aturan yang dilanggar Anies Baswedan, menurut Prasetyo adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Prasetyo mengatakan, dalam Pasal 54 A Ayat 6 disebutkan penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah.

Lebih lanjut Trubus mempertanyakan kenapa tidak menggunakan rusunawa saja yang sudah dijalankan sejak masa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kan tinggal meneruskan saja. Maksud saya kebijakan itu diteruskan saja, tidak usah berinovasi tapi belum ada perencanaan yang matang. Rusunawa orang yang berpenghasilan Rp 3 juta ke bawah bisa menempati, karena sewa perbulan Rp 300.000 -  Rp 500.000," kata Trubus soal 100 Hari Anies-Sandi di Balai Kota Jakarta.






Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

1 jam lalu

Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

Kepres Jokowi soal Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan diperkirakan akan terbit pekan depan. Heru Budi Hartono dikabarkan akan mengisi kursi itu.


Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

2 jam lalu

Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

"Di tahun 2018 saya ditawari untuk ikut pilpres, sebagai wakil. Bahkan ada dua kali permintaan untuk menjadi capres," kata Anies Baswedan


Anies Baswedan Sebut Heru Budi Hartono Harus Bekerja Sesuai Ketentuan

3 jam lalu

Anies Baswedan Sebut Heru Budi Hartono Harus Bekerja Sesuai Ketentuan

Anies Baswedan menyebut Heru Budi Hartono harus mengacu pada RPJMD, RKPD, dan KSD jika menjadi Pj Gubernur DKI menggantikannya


Heru Budi Hartono Dikabarkan Jadi Pj Gubernur Jakarta, Anies: Siap Mendukung

3 jam lalu

Heru Budi Hartono Dikabarkan Jadi Pj Gubernur Jakarta, Anies: Siap Mendukung

"Sebagai mantan gubernur, kami juga siap untuk siap untuk mendukung," kata Anies Baswedan soal terpilihnya Heru Budi Hartono


Anies Baswedan Dinilai Beri Sinyal ke AHY Untuk Jadi Cawapresnya

3 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Beri Sinyal ke AHY Untuk Jadi Cawapresnya

Peluang AHY menjadi pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 dinilai menguat.


Sederet Mimpi Heru Budi Hartono Jika Jadi Pemimpin di Jakarta

3 jam lalu

Sederet Mimpi Heru Budi Hartono Jika Jadi Pemimpin di Jakarta

Heru Budi Hartono pernah mengutarakan mimpinya jika jadi pemimpin di DKI Jakarta. Kini ia dikabarkan terpilih menjadi Pj Gubernur Jakarta


Soal Pengganti Anies Baswedan, Kemendagri : Sudah Diputuskan TPA

4 jam lalu

Soal Pengganti Anies Baswedan, Kemendagri : Sudah Diputuskan TPA

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono disebut sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan.


Heru Budi Hartono Dikabarkan Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Ucapkan Selamat

4 jam lalu

Heru Budi Hartono Dikabarkan Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Ucapkan Selamat

Kasetpres Heru Budi Hartono dikabarkan ditunjuk Presiden Jokowi sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan


Pertemuan AHY dan Anies Baswedan: Segera Mengerucut untuk Pilpres 2024?

6 jam lalu

Pertemuan AHY dan Anies Baswedan: Segera Mengerucut untuk Pilpres 2024?

Pertemuan Anies Baswedan dan AHY tersebut membahas mengenai berbagai hal menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.


Anies Baswedan Bertemu AHY, Koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS Disebut Sudah 90 Persen

7 jam lalu

Anies Baswedan Bertemu AHY, Koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS Disebut Sudah 90 Persen

Pertemuan Anies Baswedan dengan AHY disebut membuat koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS sudah 90 persen terwujud.