100 Hari Anies-Sandi, Ini 10 Kebijakan Yang Dikritik Fraksi PDI-P

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan keterangan usai Rapat Paripurna tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 di Gedung DPRD, Kamis, 30 November 2017. TEMPO/Larissa Huda

    Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan keterangan usai Rapat Paripurna tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 di Gedung DPRD, Kamis, 30 November 2017. TEMPO/Larissa Huda

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah melewati 100  hari masa kerjanya memimpin Ibu Kota Jakarta sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017. Dalam 100 hari kerja Anies-Sandi, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI-P) DPRD DKI menyoroti 10 kebijakan Anies-Sandi.

    Penasihat F-PDI-P DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan 10 kebijakan Anies-Sandi itu dinilai dapat memunculkan masalah baru. Adapun sepuluh kebijakan yang disoroti F-PDI-P itu antara lain pembukaan Monas untuk kegiatan umum, pencopotan pagar pembatas Monas, dan jumlah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangun. “Ini fantastis,” kata Prasetio, Rabu, 24 Januari 2018.

    Selain itu, ujar Prasetio, F-PDIP juga menyoroti soal penataan pasar Tanah Abang, pencabutan larangan sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin, rumah DP Rp 0, Ok-Otrip, wacana pelegalan becak, pencabutan hak guna bangunan (HGB) Pulau Reklamasi dan program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK Oce).

    Menurut Prasetio, soal penataan Tanah Abang dan pencabutan larangan sepeda motor melintasi M.H Thamrin, seharusnya dikonsultasikan dulu dengan DPRD DKI Jakarta, supaya menimbulkan gejolak dan melanggar sejumlah peraturan.

    ADVERTISEMENT

    "Akhirnya rusak nih Tanah Abang. Kemarin aja ada unjuk rasa," kata Prasetio yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta.

    F-PDI-P menilai seharusnya Anies-Sandi meneruskan kebijakan era Gubernur Joko Widodo yang sudah tepat, yaitu merapikan pedagang kaki lima ke dalam Blok G. Kebijakan Jokowi itu dinilai berhasil menertibkan keruwetan di Tanah Abang. "Kalau kebijakan yang dulu itu ada kekurangan ayo kita duduk bareng. Kita kan kerja bareng," kata Prasetio.

    Ketua F-PDI-P Gembong Warsono mengatakan masalah kedua yang paling disoroti adalah wacana pelegalan becak. Menurut dia, F-PDI-P tidak menyoroti pelanggaran aturan yang dilakukan Anies-Sandi saat ingin melegalkan becak.

    Yang menjadi sorotan F-PDI-P, kata Gembong, adalah soal kemanusiaan. Dia mengatakan kalau pelegalan becak bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan, Anies-Sandi bisa memberikan pekerjaan lain yang lebih bermartabat. Misalnya dengan mengikutkan mereka di program OK-Oce atau menjadi tukang bakso. "Itu kalo dilakukan, kami kasih dua jempol untuk Anies-Sandi," kata Gembong.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Medali Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020, Ada Greysia / Apriyani

    Indonesia berhasil menyabet 5 medali di Olimpiade Tokyo 2020. Greysia / Apriyani merebut medali emas pertama, sekaligus terakhir, untuk Merah Putih.