Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

100 Hari Anies-Sandi, Ini 10 Kebijakan Yang Dikritik Fraksi PDI-P

Reporter

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan keterangan usai Rapat Paripurna tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 di Gedung DPRD, Kamis, 30 November 2017. TEMPO/Larissa Huda
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan keterangan usai Rapat Paripurna tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 di Gedung DPRD, Kamis, 30 November 2017. TEMPO/Larissa Huda
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah melewati 100  hari masa kerjanya memimpin Ibu Kota Jakarta sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017. Dalam 100 hari kerja Anies-Sandi, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI-P) DPRD DKI menyoroti 10 kebijakan Anies-Sandi.

Penasihat F-PDI-P DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan 10 kebijakan Anies-Sandi itu dinilai dapat memunculkan masalah baru. Adapun sepuluh kebijakan yang disoroti F-PDI-P itu antara lain pembukaan Monas untuk kegiatan umum, pencopotan pagar pembatas Monas, dan jumlah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangun. “Ini fantastis,” kata Prasetio, Rabu, 24 Januari 2018.

Selain itu, ujar Prasetio, F-PDIP juga menyoroti soal penataan pasar Tanah Abang, pencabutan larangan sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin, rumah DP Rp 0, Ok-Otrip, wacana pelegalan becak, pencabutan hak guna bangunan (HGB) Pulau Reklamasi dan program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK Oce).

Menurut Prasetio, soal penataan Tanah Abang dan pencabutan larangan sepeda motor melintasi M.H Thamrin, seharusnya dikonsultasikan dulu dengan DPRD DKI Jakarta, supaya menimbulkan gejolak dan melanggar sejumlah peraturan.

"Akhirnya rusak nih Tanah Abang. Kemarin aja ada unjuk rasa," kata Prasetio yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

F-PDI-P menilai seharusnya Anies-Sandi meneruskan kebijakan era Gubernur Joko Widodo yang sudah tepat, yaitu merapikan pedagang kaki lima ke dalam Blok G. Kebijakan Jokowi itu dinilai berhasil menertibkan keruwetan di Tanah Abang. "Kalau kebijakan yang dulu itu ada kekurangan ayo kita duduk bareng. Kita kan kerja bareng," kata Prasetio.

Ketua F-PDI-P Gembong Warsono mengatakan masalah kedua yang paling disoroti adalah wacana pelegalan becak. Menurut dia, F-PDI-P tidak menyoroti pelanggaran aturan yang dilakukan Anies-Sandi saat ingin melegalkan becak.

Yang menjadi sorotan F-PDI-P, kata Gembong, adalah soal kemanusiaan. Dia mengatakan kalau pelegalan becak bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan, Anies-Sandi bisa memberikan pekerjaan lain yang lebih bermartabat. Misalnya dengan mengikutkan mereka di program OK-Oce atau menjadi tukang bakso. "Itu kalo dilakukan, kami kasih dua jempol untuk Anies-Sandi," kata Gembong.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

8 Maret 2023

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

Pemerintah mempertimbangkan opsi retrofit atau perpanjangan umur pakai kereta listrik atau KRL menggunakan komponen kereta lain.


Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

9 Agustus 2022

Aksi dukungan kepada Gubernur Anies Baswedan untuk menjual saham bir PT Delta Jakarta yang dimiliki Pemprov DKI di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019. Demo ini digelar oleh Front Pembela Islam (FPI) bersama sejumlah ormas Islam dan masyarakat Betawi. TEMPO/Melgi Anggia
Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

Penjualan saham bir PT Delta Djakarta adalah bagian dari janji kampanye Anies Baswdan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta.


Cerita Korban Penggusuran di Sunter Pilih Anies-Sandiaga di 2017

18 November 2019

Warga korban gusuran marah ketika petugas Satpol PP membongkar sisa bangunan di Jalan Agung Perkasa 8, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 18 November 2019. TEMPO/Lani Diana
Cerita Korban Penggusuran di Sunter Pilih Anies-Sandiaga di 2017

Warga bernama Ahmad Dahri menyebut dia dan seluruh korban penggusuran di Sunter sudah memilih pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada 2017.


Pemilihan Wagub Molor di DPRD DKI, Sandiaga Uno Bilang Begini

21 September 2019

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi (kiri Sandi) usai menyerahkan bantuan ambulans secara simbolis kepada warga Jakarta Barat, Jalan Haji Kelik RT/RW 04/08, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu, 21 September 2019. TEMPO/Lani Diana
Pemilihan Wagub Molor di DPRD DKI, Sandiaga Uno Bilang Begini

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendorong agar anggota DPRD DKI segera memilih pengganti dirinya.


Pergub Budaya Betawi Tak Rampung, FBR Kecewa pada Anies Baswedan

2 Maret 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima gelar Jawara Kehormatan dari Brigade Jawara Betawi 411 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Ahad, 4 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pergub Budaya Betawi Tak Rampung, FBR Kecewa pada Anies Baswedan

FBR kecewa dengan Anies Baswedan yang belum menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelesatrian Kebudayaan Betawi.


Cawagub DKI Sudah Diserahkan ke Anies, FBR Merasa Dikhianati PKS

2 Maret 2019

Spanduk milik Forum Betawi Rempug (FBR) yang menolak calon wakil gubernur DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa, 26 Februari 2019. TEMPO/Lani Diana
Cawagub DKI Sudah Diserahkan ke Anies, FBR Merasa Dikhianati PKS

FBR kecewa karena tidak pernah diajak bicara oleh PKS terkait penentuan cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno.


DKI Terbitkan Pergub OK-OCE, Ini Kata Perkumpulan Soal Isinya

18 Oktober 2018

Gaya kuda-kuda Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada saat berfoto bersama kader Oke Oce di Harapan Mulya, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Februari 2018. FOTO: TEMPO/M Julnis Firmansyah
DKI Terbitkan Pergub OK-OCE, Ini Kata Perkumpulan Soal Isinya

Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 102 tahun 2018 yang mengatur Pengembangan Kewirausahaan Terpadu atau dikenal OK-OCE akhirnya terbit.


Setahun Anies Baswedan, Ada Standar Baru Ukur Kinerja Pegawai DKI

17 Oktober 2018

83 orang petugas Pemprov DKI Jakarta yang diberangkatkan ke Palu, Sulawesi Tengah, dilepas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Setahun Anies Baswedan, Ada Standar Baru Ukur Kinerja Pegawai DKI

Pegawai DKI eselon ketiga ke atas memiliki standar mutu kerja secara kuantitatif pada setahun Anies Baswedan menjadi gubernur.


Setahun Anies Baswedan, Bagaimana 23 Janji Kampanye Ditunaikan

17 Oktober 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan rumah DP nol rupiah Samawa di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Rusunami ini diperuntukkan bagi warga yang ber-KTP DKI Jakarta serta berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Setahun Anies Baswedan, Bagaimana 23 Janji Kampanye Ditunaikan

Setahun Anies Baswedan, menegaskan bahwa RPJMD telah mencerminkan janji kampanyenya dalam pilkada 2017.


Setahun Anies Baswedan, Pengamat: Hindari Program Mengada-ada

9 Oktober 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu 26 September 2018. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Pidato Gubernur terhadap Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Subekti.
Setahun Anies Baswedan, Pengamat: Hindari Program Mengada-ada

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengevaluasi kinerja program-program unggulan.