TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno atau Anies-Sandi, sudah menjabat selama 100 hari sejak Presiden Joko Widodo melantik mereka. Pengamat tata kota Nirwono Joga mengatakan program hunian DP Nol Rupiah yang sudah diluncurkan menyisakan aneka pertanyaan.
"Kenapa konsep rumah tapak ke rumah vertikal atau dibaca rusun. Dari awalnya 0 persen kini kok ke Rp 0, dengan DP dibayarkan APBD 1 persen. Lalu soal cicilan sampai dengan 20 tahun. Sementara masa jabatan gubernur 5 tahun," kata Nirwono saat dihubungi, Rabu, 24 Januari 2018 terkait 100 hari Anies-Sandi.
Baca : 100 Hari Anies-Sandi: Mengurai Lima Keruwetan di Tanah Abang
Kalau begitu menurut Nirwono setiap ganti gubernur akan ganti kebijakan juga. "Sementara program rusunawa peninggalan gubernur terdahulu bagaimana progressnya?" kata Nirwono.
Sebelumnya, Anies Baswedan telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian tanpa uang muka atau DP Nol rupiah Klapa Village, di Jalan H. Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Kamis, 18 Januari 2018. Rencana hunian vertikal tersebut berupa rumah susun sederhana hak milik alias rusunami dengan tinggi 20 lantai.
Pada tahap awal, pemerintah provinsi akan membangun 703 hunian, terdiri atas 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Untuk tipe 36 harga dipatok Rp 320 juta dan tipe 21 Rp 185 Juta. Masyarakat dapat mulai memesannya mulai April.
Adapun pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, menilai program perumahan yang digagas mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai lebih baik, dibandingkan dengan program hunian DP Rp 0 milik Anies-Sandi.
Alasannya, program Ahok dapat menjangkau masyarakat kecil. Sedangkan program hunian tanpa uang muka, hanya bisa dinikmati kelas menengah. “Kalau rusunawa (rumah susun sewa sederhana) Ahok kan, orang berpenghasilan Rp 3 juta ke bawah bisa dapat tempat tinggal,” katanya, Selasa, 23 Januari 2018.
Dengan alasan itu, Trubus menyarankan agar gubernur DKI Jakarta saat ini meneruskan program gubernur sebelumnya. “Kebijakan itu diteruskan saja, (Anies-Sandi) tidak usah berinovasi kalau belum ada perencanaan matang,” ujarnya.