100 Hari Anies-Sandi Dikritik Fraksi PDIP, Reaksi Sandiaga Uno?

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berfoto selfie menjadi saksi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam nikah massal yang diadakan Pemprov di kawasan Jalan Thamrin Jakarta, 31 Desember 2017. Acara ini dirayakan untuk menyambut pergantian tahun. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berfoto selfie menjadi saksi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam nikah massal yang diadakan Pemprov di kawasan Jalan Thamrin Jakarta, 31 Desember 2017. Acara ini dirayakan untuk menyambut pergantian tahun. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berterima kasih atas kritik Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI terkait dengan 100 hari Anies-Sandi. Tepat 100 hari masa kerja Anies-Sandi memimpin DKI Jakarta, Fraksi PDIP menyoroti 10 kebijakan Pemerintah Provinsi DKI.  

    "Seratus hari itu terlalu dini untuk melakukan penilaian, baik plus poin maupun negatif poin. Dan kami menyerahkan masyarakat untuk menilai dengan sendirinya. Jadi terima kasih sekali teman-teman DPRD memberikan masukan kepada kami," kata Sandiaga Uno, di Balai Kota, Jakarta, pada Rabu, 24 Januari 2018.

    Namun Sandiaga meminta kritik itu semestinya berbasis data. "Data itu akan diolah di Jakarta Smart City," ujarnya. 

    Adapun sepuluh kebijakan yang disoroti Fraksi PDIP itu antara lain pembukaan Monas untuk kegiatan umum, pencopotan pagar pembatas Monas, dan jumlah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

    ADVERTISEMENT

    Penasihat Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, juga menyampaikan kritik ihwal kebijakan penataan Pasar Tanah Abang, pencabutan larangan sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin, rumah DP nol rupiah, OK-Otrip, wacana pelegalan becak, pencabutan hak guna bangunan (HGB) Pulau Reklamasi, dan program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE).

    Menurut Prasetio, ihwal penataan Tanah Abang dan pencabutan larangan sepeda motor melintasi M.H. Thamrin, Anies-Sandi seharusnya mengkonsultasikannya dulu dengan DPRD DKI Jakarta supaya tidak menimbulkan gejolak dan melanggar sejumlah peraturan.

    FADIYAH | TD 


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.