Rabu, 19 Desember 2018

Pengembang Reklamasi Dilibatkan di Gugatan HGB Pulau D, Sebab...

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Salah satu sisi Pulau D yang sudah selesai dibangun

    Salah satu sisi Pulau D yang sudah selesai dibangun

    TEMPO.CO, Jakarta -Pengembang reklamasi Pulau D, PT Kapuk Naga Indah hadir dalam sidang gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D hasil reklamasi kemarin, Rabu, 24 Januari 2018. Perusahaan pengembang properti itu mengajukan diri sebagai Pihak Intervensi.

    "Jika dikabulkan oleh Majelis Hakim maka selaku pengembang reklamasi Pulau D sekaligus pemegang Hak Guna Bangunan Pulau D ini akan duduk bersama-sama dengan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara di deretan Tergugat," kata Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Nelson Simamora, Kamis, 25 Januari 2018.

    Hal tersebut, kata Nelson, dimungkinkan berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
    Baca : Kapuk Naga Ngaku Rugi Rp 100 M Imbas Video Viral Soal Izin Reklamasi

    Gugatan Hak Guna Bangunan Pulau D reklamasi dilayangkan oleh Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta, dimana Nelson ikut serta di dalamnya. Mereka mempermasalahkan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Kapuk Naga Indah.

    Nelson menilai proses penerbitan Surat Keputusan tersebut banyak terdapat cacat hukum formil dan materiil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

    Salah satu contoh nyata kejanggalan tersebut, kata dia, dapat dilihat dari proses pengukuran dan pengolahan data fisik serta yuridis yang hanya dilakukan dalam waktu satu hari yakni pada tanggal 24 Agustus 2017.Padahal, di sisi lain Surat Keputusan tersebut terbit pada tanggal 23 Agustus 2017.

    "Kejanggalan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kejanggalan lain perihal terbitnya HGB tersebut," kata dia.

    Sidang yang agendanya adalah jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Tergugat, akhirnya ditunda. Alasannya, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara mohon waktu 1 (satu) minggu lagi karena jawaban belum selesai dibuat.

    "Sehingga hakim memutuskan untuk menunda persidangan selama satu minggu pada 31 Januari 2018," kata Nelson soal gugatan HGB reklamasi Pulau D. Begitu pula dengan permohonan PT KNI, akan diputuskan dalam sidang minggu depan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Daftar Pemilih Tetap Tahap Kedua untuk Pilpres 2019

    Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya mengumumkan perbaikan Daftar Pemilih Tetap tahap kedua pada 15 Desember 2018 untuk Pilpres 2019.