Pengembang Reklamasi Dilibatkan di Gugatan HGB Pulau D, Sebab...

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Salah satu sisi Pulau D yang sudah selesai dibangun

TEMPO.CO, Jakarta -Pengembang reklamasi Pulau D, PT Kapuk Naga Indah hadir dalam sidang gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D hasil reklamasi kemarin, Rabu, 24 Januari 2018. Perusahaan pengembang properti itu mengajukan diri sebagai Pihak Intervensi.

"Jika dikabulkan oleh Majelis Hakim maka selaku pengembang reklamasi Pulau D sekaligus pemegang Hak Guna Bangunan Pulau D ini akan duduk bersama-sama dengan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara di deretan Tergugat," kata Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Nelson Simamora, Kamis, 25 Januari 2018.

Hal tersebut, kata Nelson, dimungkinkan berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Baca : Kapuk Naga Ngaku Rugi Rp 100 M Imbas Video Viral Soal Izin Reklamasi

Gugatan Hak Guna Bangunan Pulau D reklamasi dilayangkan oleh Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta, dimana Nelson ikut serta di dalamnya. Mereka mempermasalahkan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Kapuk Naga Indah.

Nelson menilai proses penerbitan Surat Keputusan tersebut banyak terdapat cacat hukum formil dan materiil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh nyata kejanggalan tersebut, kata dia, dapat dilihat dari proses pengukuran dan pengolahan data fisik serta yuridis yang hanya dilakukan dalam waktu satu hari yakni pada tanggal 24 Agustus 2017.Padahal, di sisi lain Surat Keputusan tersebut terbit pada tanggal 23 Agustus 2017.

"Kejanggalan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kejanggalan lain perihal terbitnya HGB tersebut," kata dia.

Sidang yang agendanya adalah jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Tergugat, akhirnya ditunda. Alasannya, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara mohon waktu 1 (satu) minggu lagi karena jawaban belum selesai dibuat.

"Sehingga hakim memutuskan untuk menunda persidangan selama satu minggu pada 31 Januari 2018," kata Nelson soal gugatan HGB reklamasi Pulau D. Begitu pula dengan permohonan PT KNI, akan diputuskan dalam sidang minggu depan.






Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

1 jam lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

2 hari lalu

Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang yang diarahkan untuk kawasan permukiman.


Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

3 hari lalu

Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

Heru Hermawanto menyatakan perluasan daratan di Kepulauan Seribu beda dengan reklamasi, yang ditolak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Anies Baswedan Tetapkan Pulau Reklamasi Pulau G Zona Ambang, Pengelola Dapat Usul Peruntukan

38 hari lalu

Anies Baswedan Tetapkan Pulau Reklamasi Pulau G Zona Ambang, Pengelola Dapat Usul Peruntukan

DKI Jakarta menyatakan penetapan pulau reklamasi Pulau G masuk zona ambang bertujuan untuk memberi keleluasaan pengembangan lahan.


Pergub Anies Baswedan Tetapkan Kawasan Reklamasi Pulau G sebagai Zona Ambang, untuk Permukiman

40 hari lalu

Pergub Anies Baswedan Tetapkan Kawasan Reklamasi Pulau G sebagai Zona Ambang, untuk Permukiman

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kawasan reklamasi Pulau G, Jakarta Utara masuk dalam zona ambang untuk permukiman.


MIND ID Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Rp 534,4 Miliar pada 2021

18 Juli 2022

MIND ID Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Rp 534,4 Miliar pada 2021

Kewajiban reklamasi MIND ID mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009.


Koalisi Warga Jakarta Tagih Janji Anies Gratiskan Pantai Bersih di Jakarta

22 April 2022

Koalisi Warga Jakarta Tagih Janji Anies Gratiskan Pantai Bersih di Jakarta

Kolisi Perjuangan Warga Jakarta atau KOPAJA menagih janji Anies yang akan menggratiskan akses ke pantai bersih di Jakarta.


PT Timah Reklamasi 402,5 Hektare Bekas Tambang di Bangka Belitung Tahun Ini

10 Maret 2022

PT Timah Reklamasi 402,5 Hektare Bekas Tambang di Bangka Belitung Tahun Ini

PT Timah Tbk pada tahun ini mereklamasi 402,5 hektare bekas penambangan bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Reklamasi Grup Mind ID Capai 900 Hektare

28 Februari 2022

Reklamasi Grup Mind ID Capai 900 Hektare

Reklamasi menjadi bagian dari siklus operasional penambangan Grup MIND ID yang akan terus dilakukan di sepanjang kegiatan operasional.


Berbagai Ruang Publik di Pulau Reklamasi yang Bisa Diakses dengan Transjakarta

28 Februari 2022

Berbagai Ruang Publik di Pulau Reklamasi yang Bisa Diakses dengan Transjakarta

Berbagai ruang publik tersedia di pulau reklamasi yang kini bernama Pantai Maju, Pantai Kita. Bisa diakses gratis dengan Bus Transjakarta.