Pemerintah Harus Wajibkan Pengembang Terapkan Ruang Terbuka Biru

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga mengisi liburan di Kampung Budaya Betawi Situ Babakan, Jagakarsa, Jakarta, Minggu (3/6). Terkait adanya liburan panjang akhir pekan ini, banyak warga Ibukota memanfaatkannya untuk berwisata serta  berkumpul bersama keluarga dan orang-o

    Sejumlah warga mengisi liburan di Kampung Budaya Betawi Situ Babakan, Jagakarsa, Jakarta, Minggu (3/6). Terkait adanya liburan panjang akhir pekan ini, banyak warga Ibukota memanfaatkannya untuk berwisata serta berkumpul bersama keluarga dan orang-o

    TEMPO.CO, Bogor - Guru besar Manajemen Lanskap Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Hadi Susilo Arifin, mengusulkan pemerintah mewajibkan pengembang perumahan mengubah orientasi lanskap membelakangi sungai atau air (back front) menjadi mengedepankan air (water front).

    “Buruknya pengelolaan ruang terbuka biru memunculkan bahaya banjir karena masih banyak warga dan pengembang perumahan membelakangi sungai dan menjadikannya tempat pembuangan,” ujar Hadi, ketika menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Bogor, Rabu, 31 Januari 2018.

    Baca juga: Ini Daftar 60 Pengembang Bermasalah

    Menurut Hadi, pemerintah sudah banyak peduli akan ketersediaan ruang terbuka hijau, tapi ketersediaan ruang terbuka biru pun (RTB) sangat penting. Pengadaan dan pengelolaan sumber daya air, kata dia, harus masuk perencanaan pembangunan wilayah.

    Hadi mengusulkan pemerintah pusat dan daerah menyediakan payung hukum yang mengatur secara khusus pengadaan dan pengelolaan sumber daya air dalam perencanaan pembangunan wilayah. Saat ini, regulasi hanya berfokus pada ruang terbuka hijau, tapi ihwal RTB belum ada.

    Dia menjelaskan, ruang-ruang terbuka itu harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah jangka pendek dan panjang. Dengan adanya regulasi dan payung hukum yang mengatur secara khusus, tersedia pula landasan bagi pemerintah mewajibkan masyarakat, terutama pengembang perumahan, memasukkan tata kelola air dalam manajemen lanskap.

    Kebutuhan payung hukum dan kewajiban itu semakin mendesak setelah mencermati analisis citra satelit terhadap perubahan penutupan lahan selama tiga dekade, dari 1980-an sampai 2010-an. Hadi mengatakan jumlah badan air atau RTB terindikasi terus berkurang.

    Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengakui belum ada aturan khusus tentang ruang terbuka biru. “Selama ini kami masih nempel di aturan tata ruang,” katanya.

    M. SIDIK PERMANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.