Usai Gerhana Bulan, BMKG Sebut Jakarta Berpotensi Banjir Rob

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melintasi tanggul untuk membendung air laut saat terjadi banjir rob di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, 31 Januari 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Warga melintasi tanggul untuk membendung air laut saat terjadi banjir rob di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, 31 Januari 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan fenomena gerhana bulan total berdampak pada naiknya muka air laut penyebab banjir rob di pesisir pantai di Indonesia. Ia mengatakan di daerah yang topografinya rendah, seperti DKI Jakarta, berpotensi terjadi banjir rob.

    “Kalau topografi lokalnya rendah, bisa rob. Diperkirakan kenaikan air laut bisa sampai 2 Februari 2018,” ujar Dwikorita, saat ditemui di Dermaga Hati, Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 31 Januari 2018.

    Dwikorita menjelaskan, kenaikan maksimal air laut di pesisir adalah sekitar 1,5 meter. Namun kenaikan tersebut terjadi berangsur-angsur dan tidak seketika. Menurut dia, saat gerhana bulan total terjadi pada pukul 21.31 WIB, permukaan air laut di Pantai Ancol naik hingga 50 sentimeter.

    Baca: Cerita Tamu Ancol Antre Teleskop Sejam demi Gerhana Bulan Total

    Selain Ancol, Dwikorita mengatakan, hampir seluruh wilayah Indonesia terdampak pasang air laut, seperti Sumatera bagian timur, juga Kalimantan bagian selatan dan barat. “Hingga ke Indonesia bagian timur terdampak,” ucapnya.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Jupan Royter menjelaskan, hingga pukul 20.30 lewat, tidak ada laporan banjir rob di kawasan Jakarta Utara. Meskipun fenomena gerhana bulan supermoon terjadi pada Rabu malam, daerah permukiman di pesisir utara Jakarta tidak mengalami kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan banjir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Alur Vaksinasi Covid-19

    Kementerian Kesehatan menetapkan alur vaksinasi Covid-19. Mulai dari pengadaan dan produksi, hingga pelaporan dan integrasi.