Kamis, 16 Agustus 2018

Kenapa Lelang Barang Jasa Anies-Sandi Minim Dibanding Era Ahok

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta. TEMPO/ Arie BasukiPhotographer: Dimas AryoDownload

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta. TEMPO/ Arie BasukiPhotographer: Dimas AryoDownload

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Anies-Sandi hingga Senin lalu baru bisa melelang pengadaan barang dan jasa senilai Rp 348,42 miliar, jauh di bawah era Ahok. Angka ini jauh lebih kecil dan pengadaannya lebih lambat karena pada 5 Februari 2017, pemerintahan Ahok sudah bisa melelang hingga senilai Rp 5,76 triliun.

    Angka-angka itu terpampang dalam sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) pada situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku gusar karenanya.

    Sandiaga Uno mengaku tengah mencari terobosan untukmempercepat proses lelang dan penyerapan anggaran. Dia mempertimbangkan untuk mencoret beberapa proyek. “Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan persentase penyerapan tahun ini,” katanya kemarin.

    Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengakui lelang barang dan jasa awal tahun ini terlambat. Dia berdalih penyebabnya adalah proses penyesuaian antara hasil perencanaan proyek tahun lalu dan anggaran rehab tahun ini. “Angka-angkanya (perencanaan) harus disesuaikan dengan (anggaran) tahun sekarang,” ujarnya kepada Tempo, Kamis 8 Februari 2018.

    Baca: 100 Hari Anies-Sandi, Pengamat Politik: Yang Penting Branding

    Pada tahun ini pemerintah Jakarta Timur mengajukan kegiatan untuk rehab kantor Kelurahan Pinang Ranti, Dukuh, Ceger, Kampung Melayu, Balimester, Kayu Manis, Pondok Rangon, dan Balekambang dengan pagu mencapai Rp 46,86 miliar. Namun, hingga kemarin malam, pemerintah Jakarta Timur belum melelang rehab kantor Lurah Balimester, Kayu Manis, dan Balekambang.

    Padahal batas tanggal pengadaan untuk tiga program rehab itu ialah 1 Februari lalu. Bahkan pemerintah Jakarta Timur hingga Senin lalu belum memasukkan rencana umum pengadaan untuk rehab kantor Lurah Pondok Rangon dan Kampung Melayu dalam situs LKPP.

    Namun Bambang mengklaim semua proyek rehab kantor kelurahan sudah tercatat di SIRUP pada situs LKPP kemarin. “SIRUP sudah oke semua,” tuturnya.

    Selain itu, hingga kemarin malam, proyek pengembangan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Duren Sawit, dan rehab gedung RSUD Kepulauan Seribu belum dilelang. Hanya proyek RSUD Cengkareng yang sudah dilelang melalui situs lpse.jakarta.go.id.

    Baca: Ciliwung Dibeton di Era Ahok, Mengapa Kampung Pulo Masih Banjir

    Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Een Haryani, beralasan lelang proyek-proyek itu saat ini dilakukan oleh masing-masing rumah sakit. “Kami hanya mengawasi,” tutur Een, yang berjanji akan mendorong rumah sakit itu untuk segera melelang proyeknya. “Agar pengerjaannya bisa tepat waktu,” katanya.

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota DKI Jakarta, Agustino Darmawan, mengklaim hanya terhambat dalam revitalisasi Rumah Susun Karang Anyar. Sebab, penghuni tidak mau segera keluar. “Mereka mintanya keluar Juli,” ujarnya. 

    Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balai Kota dan Jakarta Pusat Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta, Firman, cemas akan rendahnya serapan anggaran tahun ini. Menurut dia, semakin cepat lelang dilaksanakan, pengerjaan pelbagai proyek pemerintahan Anies-Sandi juga akan semakin cepat rampung.

    Firman mencontohkan belum dilelangnya pembangunan Rumah Susun PIK Pulogadung, Ujung Menteng, dan revitalisasi Rumah Susun Karang Anyar.

    Dikhawatirkan proyek-proyek pemerintahan Anies-Sandi dengan pagu anggaran Rp 712,55 miliar itu tak akan rampung pada tahun ini. Terlebih, Firman menambahkan, proyek pembangunan rumah susun itu ada yang terdiri atas 18 lantai. “Untuk (pembangunan) rumah susun, saya jamin enggak selesai (akhir tahun),” tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fatwa MUI dan Buah Pikir Ma'ruf Amin, Calon Wakil Jokowi

    Beberapa buah pikiran Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia pilihan Jokowi untuk menjadi wakilnya, yang mengundang komentar publik.