Kiat Sandiaga Uno Bujuk Warga Bidara Cina Pindah ke Rusun Hibrida

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mencari cara agar warga Bidaracina, Jakarta Timur, bisa melepas tanah mereka untuk proyek sodetan Ciliwung.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mencari cara agar warga Bidaracina, Jakarta Timur, bisa melepas tanah mereka untuk proyek sodetan Ciliwung.

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyampaikan bahwa telah memulai dialog dengan warga Bidara Cina mengenai pembangunan sodetan Sungai Ciliwung. Pembahasan bersama Kementerian PUPR juga telah dilakukan.

    “Lahan dimiliki Pemprov nggak ada masalah ketika bicara sama warga untuk bantu kami merelokasi masing-masing keluarga, ” ujar Sandiaga Uno di Hotel Borobudur Jakarta Pusat Selasa, 13 Februari 2018.

    Baca : Ditanya Naturalisasi Sungai, Sandiaga Uno Cerita Sodetan Ciliwung

    Menurut Sandiagadirinya ingin warga Bidara Cina yang terkena proyek sodetan Sungai Ciliwung agar bisa direlokasi ke sekitar wilayah tempat tinggalnya. Jadi konsepnya akan dipacu nanti relokasi ke Rumah Susun Hibrida.

    Sandiaga Uno juga menyampaikan pembebasan lahan milik swasta di Bidara Cina telah mengenai kompensasi. “Kami sepakat kompensasinya yang dari privat bisa berikn subsidi silang pada masyarakat yang selama ini tinggal di lahan tersebut dan mereka akan dapat kompensasi juga” Sandiaga mengungkapkan.

    Sebelum Sandiaga Uno berdialog, Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan mengatakan tidak mau berkomunikasi dengan warga melalui media. Pernyataan Anies tersebut menjawab pertanyaan wartawan soal penyelesaian sodetan Sungai Ciliwung yang tersendat-sendat. Menurut Anies Baswedan, pemerintah DKI telah berbicara dengan warga Bidara Cina yang lahannya terkena proyek sodetan tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.