Ahok Ajukan PK, Apa Saja yang Akan Dibeberkan di Sidang Perdana?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 2,5 Tahun Jakarta Bersama Ahok

    2,5 Tahun Jakarta Bersama Ahok

    TEMPO.CO, Jakarta - Terkait dengan pengajuan berkas permohonan peninjauan kembali, kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Josefina Agatha Syukur, menyatakan saat ini belum bisa membeberkan bukti baru.

    Bukti-bukti baru itu, kata Josefina, dituangkan dalam berkas permohonan PK kasus penistaan agama yang menjerat kliennya dengan hukuman penjara 2 tahun. “Maaf, kami belum bisa memberikan tanggapan apa pun” ujar Josefina kepada Tempo, Selasa, 20 Februari 2018.

    Baca: Ahok Ajukan Permohonan PK, Eggi Sudjana: Ada Akal-akalan Hukum

    Menurut Josefina, seluruh bukti akan disampaikan pada sidang perdana upaya hukum tersebut. “Kalau bisa, nanti hadir sidang saja, ya, tanggal 26 Februari 2018,” ucap Josefina.

    Pada Sabtu, 17 Februari 2018, beredar salinan berkas permohonan PK atas perkara pidana mantan Gubernur DKI Jakarta itu kepada Mahkamah Agung. Berkas itu diajukan Law Firm Fifi Lety Indra & Partners. Adapun sidang perdana permohonan PK Ahok akan dilaksanakan secara terbuka pada Senin, 26 Februari 2018, di PN Jakarta Utara.

    Simak: Hukuman Ahok soal Penistaan Agama, Berat Vonis Dibandingkan Tuntutan

    Sebelumnya, juru bicara PN Jakarta Utara, Jootje Sampaleng, menyatakan berkas permohonan PK Ahok telah masuk pada 2 Februari 2018. Berkas tersebut diajukan lewat PN Jakarta Pusat dan diteruskan ke PN Jakarta Utara untuk dilimpahkan ke Mahkamah Agung. "Permohonan PK diajukan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Karena kuasa hukum berdomisili di Jakarta Pusat, permohonan PK diajukan lewat sana," ujar Jootje.

    Jootje menjelaskan, permohonan PK tersebut diajukan tiga nama, yakni Fifi Lety Indra, Josefina A. Syukur, dan Daniel Pardede.

    Lebih lanjut, Jootje menjelaskan, Ahok berhak mengajukan permohonan PK kendati masih menjalani hukuman pidana selama alasan pengajuan itu sesuai dengan Pasal 263 ayat 1 dan 2 huruf a KUHAP. "Alasan itu antara lain adanya novum baru (barang bukti), kekhilafan hakim, dan pertentangan keputusan yang diminta tinjau kembali," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.