Soal Reklamasi, Anies Baswedan: Saya Tidak Menyalak, tapi Bernyali

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikukuhkan menjadi pendekar utama kehormatan Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Upacara pengukuhan digelar di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, 11 Februari 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikukuhkan menjadi pendekar utama kehormatan Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Upacara pengukuhan digelar di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, 11 Februari 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan akan terus memegang komitmen untuk menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Ketika ditanya soal kelanjutan surat dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Anies mengatakan dirinya bernyali.

    "Santai dulu mas tenang, tenang. Anda jangan meragukan komitmen saya, saya tidak nyalak (menyalak), tapi bernyali,”  kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 20 Februari 2018.

    Baca juga: 
    Luhut: Tak Ada Alasan Menghentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

    Moratorium Reklamasi Dicabut, Ini Permintaan Menteri Luhut ke DKI

    Temui Anies Baswedan, Sudirman Said Minta Endorsement

    Pada 29 Desember 2017, Gubernur Anies Baswedan menyurati Kepala BPN Sofyan Djalil untuk menarik kembali seluruh surat-surat yang berdampak pada penerbitan  hak guna bangunan (HGB) kepada pihak ketiga atas seluruh pulau-pulau hasil reklamasi di pantai utara Jakarta.

    Anies juga meminta BPN tidak menerbitkan atau membatalkan segala HGB untuk pihak ketiga atas pulau hasil reklamasi, yakni pulau C, D, dan G.

    Kepala BPN Sofyan Djalil menampik permohonan Anies Baswedan. Dia beralasan HGB yang dikeluarkan oleh BPN telah sesuai dengan administrasi pertanahan.

    Infografis: Pilpres 2019, Peluang Anies Baswedan Disaingi Ahok

    Korespondensi yang dikirim Anies Baswedan kepada BPN juga tidak bisa retroaktif lantaran surat-surat yang dikirim oleh Gubernur DKI sebelumnya menjadi dasar mengeluarkan HGB pulau reklamasi.

    Jika Anies Baswedan tak puas, Sofyan pun menyarankannya untuk menggugat keputusannya di PTUN.

    Pada 16 Januari 2018, Anies Baswedan mengatakan akan mengirim surat kembali kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil terkait sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi.

    Simak juga:

    Reklamasi Jakarta, Menteri Luhut: Saya Cium Tangan kalau Salah

    Soal Reklamasi, Amien Rais: Cina Bisa Mencaplok Indonesia

    Anies mengungkapkan, dalam surat balasan itu akan tertuang penjelasan lengkap terkait alasannya meminta Kepala Badan Pertanahan Nasional membatalkan HGB Pulau D, dan menghentikan proses HGB Pulau C dan G.

    "Dan kami tunjukkan di mana ada cacat administrasi," kata Anies Baswedan di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa 16 Januari 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.