TEMPO.CO, Jakarta - Jack Boyd Lapian membawa beberapa bukti untuk mendukung laporannya terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jack merupakan Ketua Relawan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful (BTP Network).
Tindak pidana yang dimaksud yakni penataan kawasan Pasar Tanah Abang yang bertentangan dengan Pasal 12, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan ancaman pidana 18 bulan atau denda Rp 1,5 miliar.
“Wah ada banyak. Salah satunya hasil monitoring di lapangan, foto dan para saksi,” ujar Jack Lapian kepada Tempo pada Jumat 23 Februari 2018.
Baca juga: Ahok Ajukan PK, Ruhut Sitompul Sebut Tak Ada Penistaan Agama
Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Lapian menuturkan pelaporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Ya, kami akan melaporkan Pak Anies Baswedan malam ini," ucap Jack.
Pelaporan ke polisi, katanya, lantaran pemerintah DKI Jakarta dianggapnya belum memiliki payung hukum dalam penerapannya, tapi sudah menutup Jalan Jatibaru Raya sejak 22 Desember 2017.
“Dengan kata lain tidak adanya perda maupun pergub dalam pelaksanaan kebijakan tersebut,” tutur Jack.
Dampaknya, Jack menambahkan, keputusan itu mendapat respons dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan.
“Bahkan mengarah kepada dugaan tindak pidana," ucapnya.
Sebelumnya Jack Boyd Lapian pernah melaporkan Ahmad Dhani dalam kasus ujaran kebencian. Pendiri kelompok musik Dewa, Ahmad Dhani, akhirnya dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya.
Jack Boyd Lapian juga melaporkan Anies Baswedan ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Laporannya itu terkait pidato Anies Baswedan menyebut kata pribumi seusai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dalam program Mata Najwa yang disiarkan Trans7 pada 24 Januari 2018, Anies Baswedan menjelaskan pihaknya menerima seluruh masukan terkait penataan kawasan Tanah Abang di Jl Jatibaru Raya, Jakpus. Semua masukan dikaji dan ditindaklanjuti.
“Tentu kita bicara dengan semua pihak. Kita melakukan survei rutin, jadi 2 minggu kita survei, kita kumpulkan datanya, termasuk data tentang lalu lintas," ujar Anies Baswedan.
Penataan ini dilakukan karena kawasan di depan Stasiun Tanah Abang, menurut Anies Baswedan, semrawut lantaran menjadi titik perlintasan hilir mudik orang, termasuk perdagangan.
"Jadi yang mau kita lakukan adalah mengelola agar lalu lintas orang yang datang lewat stasiun Tanah Abang dan kegiatan perbelanjaan dikelola dengan baik," sambungnya.
Anies juga menjawab protes atas penutupan jalan yang dilakukan sopir angkot lewat demonstrasi di depan Balai Kota. Penutupan jalan, menurutnya, bukan hanya ada di Jalan Jatibaru Raya, tapi juga di titik tertentu, seperti area kedutaan besar, yakni Kedubes AS dan Kedubes Inggris.
"Jalan Jatibaru X sudah nggak ada lagi, jalan 100 persen dipakai jualan bertahun-tahun dan nggak ada di antara kita yang bicara jalan itu dipakai dagang. Jadi ini adalah satu solusi yang akan menimbulkan keseimbangan baru, keseimbangan baru artinya apa? Yang selama ini terbiasa pola rute kendaraan bergeser, yang selama ini terbiasa berjalan kaki, ada pergeseran, yang mau ke grosir ada pergeseran, jadi memang perlu waktu untuk penyesuaian. Ini sebuah tata kelola baru," kata Anies keda Najwa Shihab.
Soal masukan dari Ditlantas Polda Metro Jaya agar Pemprov mengkaji ulang pola penataan, Anies menegaskan pihaknya sudah meminta masukan dari banyak pihak sebelum penataan diberlakukan. Masukan ini, disebut Anies, didengar sopir angkot, warga, pedagang, termasuk kepolisian.
“Kita ikut pada UU, peraturan, dan perda, di situ pegangan kita. Bukan kata orang per orang," ujar Anies Baswedan.
