Lulung: Ini Beda Jurus Ahok dan Anies Baswedan Soal Tanah Abang

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tukang ojek membawa penumpang saat melintas di sekitar Jalan Jati Baru Raya depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, 2 Februari 2018. Sebagian sisi Jalan Jati Baru Raya yang sebelumnya digunakan sebagai jalur Transjakarta Tanah Abang Explorer kini diterobos tukang ojek. TEMPO/Subekti.

    Tukang ojek membawa penumpang saat melintas di sekitar Jalan Jati Baru Raya depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, 2 Februari 2018. Sebagian sisi Jalan Jati Baru Raya yang sebelumnya digunakan sebagai jalur Transjakarta Tanah Abang Explorer kini diterobos tukang ojek. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung meminta fraksi Partai PDIP yang mau ajukan hak interpelasi Anies-Sandi agar tak terburu-buru mengambil keputusan serta kebijakan penataan Tanah Abang memang belum langsung terlihat hasilnya.

    “Saya sih mengajak teman-teman untuk mencoba bersabar mendukung program pemerintah yang ada. Jangan terburu-buru menyikapi dengan interpelasi,” ujar Lulung kepada Tempo di Balai Kota DKI Selasa 27 Februari 2018 ihwal polemik Tanah Abang.


    Baca : Dilaporkan Relawan Ahok Soal Tanah Abang, Reaksi Anies Baswedan?

    Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan fraksinya berencana menggunakan hak interpelasi untuk mengevaluasi kebijakan penataan Pasar Tanah Abang yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.

    "Sudah jalan (pengusulan hak interpelasi), mungkin minggu depan sudah bisa digelar," kata Gembong saat dihubungi, Jumat, 23 Februari 2018 lalu.

    Melalui Hak interpelasi DPRD, menurut Gembong, Pemerintah Provinsi Jakarta akan diajak bicara, termasuk meminta penjelasan Gubernur Anies Baswedan soal kebijakan itu. "Intinya hanya itu, kami tidak akan ada agenda lain," demikian Gembong.

    Lulung yang juga Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta ini melanjutkan bahwa kebijakan Anies berbeda dengan gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait Pasar  Tanah Abang.

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Ketua Fraksi Partai Hanura Muhammad “Ongen” Sangaji dan Sekda DKI Jakarta Saefullah dalam coffee morning di Ruangan Tempo Doeloe, Balai Kota, Selasa, 27 Februari 2018. Tempo/Irsyan

    Menurut Lulung, kalau pemerintahan terdahulu itu konsepnya penertiban bukan penataan. “Kalau penertiban itu Tramtib datang PKL pergi nanti balik lagi,” tutur Lulung, Selasa, 27 Februari 2018.

    Bedanya, ujar Lulung, Anies melakukan penataan karena tidak adanya kepastian hukum mengenai nasib PKL. Pihak yang ingin mengajukan interpelasi juga harusnya mengetahui tujuan pemerintah menempatkan PKL di Jalan Jatibaru. 

    “Kita harus dong mendukung. Semua harusnya mendukung program pemerintah. Kalau selalu kontroversi itu hak lah ya sebagai kontrol. Tetapi harus objektiflah ini kan tidak sepanjang masa Pemprov menempatkan PKL di Jalan Jatibaru Raya, cuma temporer” Lulung berkilah.

    Penempatan PKL di Jalan Jatibaru Raya kata Lulung sebagai langkah awal penataan Tanah Abang. Langkah selanjutnya yakni mencari tempat yang representatit bagi para PKL yang sudah terlalu banyak. "Ayo dong kita lihat dulu sambil cari solusi bersama,” Lulung kembali membujuk.

     
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.