4 Fakta PK Ahok, Kenapa Pakar Hukum Ini Sebut Hakim Tidak Khilaf?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim pengacara Ahok dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin 26 Februari 2018. TEMPO/Alfan Hilmi.

    Tim pengacara Ahok dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin 26 Februari 2018. TEMPO/Alfan Hilmi.

    TEMPO.CO, Jakarta -Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul punya pendapat soal 4 fakta sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Chudry Sitompul berpendapat 4 fakta persidangan baru yang diajukan Ahok melalui kuasa hukumnya Fifi Lety Indra, seharusnya tidak diajukan dalam sidang Peninjauan Kembali (PK). Hal tersebut, kata dia, disebabkan hal yang diklaim sebagai kekhilafan hakim oleh Fifi, merupakan hak subyekif hakim untuk dipertimbangkan atau tidak.

    "Hakim tidak mempertimbangkan usulan pihak terdakwa, itu bukan kekhilafan. Itu subyektifnya hakim," ujar Chudry saat dihubungi Tempo, Rabu, 28 Februari 2018.

    Baca : 4 Kekhilafan Hakim Disebut di PK Ahok, Pakar Hukum: Sah-sah Saja

    Lebih lanjut, Chudry menjelaskan, empat fakta persidangan baru yang diajukan oleh kuasa hukum Ahok, seharusnya bukan dibawa ke ranah PK. Akan tetapi, lebih tepat jika diajukan dalam banding dan/atau kasasi.

    "PK itu sidang luar biasa, harus ada keadaan baru seperti novum dan kekhilafan hakim. Sedangkan bukti yang diajukan itu tidak membuktikan kekhilafan hakim," ujarnya.

    Sebelumnya, di sidang hari Senin, 26 Februari 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Fifi membeberkan empat fakta persidangan yang dianggap sebagai kekhilafan hakim, antara lain fakta tidak ada satupun warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang menyaksikan langsung Ahok berpidato di sana marah saat pidato berlangsung atau melapor ke pihak kepolisian.

    "Gonjang-ganjing pidato Ahok di sana baru muncul setelah beredar video pidato Ahok unggahan Buni Yani di media sosial Facebook atau 9 hari setelahnya," ujar Fifi.

    Setelah Ahok dinyatakan bersalah dengan bukti rekaman video tadi, dia melanjutkan, kemudian terbukti ada di pengadilan bahwa Buni Yani melakukan tindak pidana karena mengedit rekaman video Ahok.

    Simak juga : Lulung: Ini Beda Jurus Ahok dan Anies Baswedan Tangani Tanah Abang

    Menurut Fifi, fakta persidangan lain yang tidak dipertimbangkan oleh hakim adalah pidato Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Bangka Belitung bahwa umat muslim tidak dilarang memilih pemimpin nonmuslim.

    Fakta terakhir adalah sifat kooperatif Ahok selama persidangan juga tidak dipertimbangkan oleh hakim. Maka Fifi menyayangkan putusan hakim menahan langsung Ahok seusai divonis dua tahun penjara.

    Namun Chudry menyebutkan keempat fakta di sidang PK Ahok tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai kekhilafan hakim karena semuanya bersifat subyektif untuk dipertimbangkan oleh hakim atau tidak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.