Program DP Nol Rupiah Dikritik ICW, Sandiaga Uno Bilang Begini

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poster rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018. Rumah yang ditawarkan oleh PT Nusa Kirana akan memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas tanah 45 meter persegi. TEMPO/Tony Hartawan

    Poster rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018. Rumah yang ditawarkan oleh PT Nusa Kirana akan memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas tanah 45 meter persegi. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyanggah kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa program rumah tanpa uang muka atau DP nol rupiah minim kajian.

    "Terima kasih masukannya. Kami mengkaji ini sudah lama, kira-kira (sejak) Januari 2016," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018.

    Baca: Anies Baswedan Batal Groundbreaking RUmah Tapak DP Nol Rupiah

    Sebelumnya, Koordinator Riset ICW Firdaus Ilyas mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi DKI dalam menjalankan program rumah tanpa uang muka. Dia menganggap program DP nol rupiah belum memiliki konsep yang matang.

    Musababnya, ucap Firdaus, pemerintah belum memiliki perencanaan, kajian studi, dan kelayakan pelayanan umum secara jangka panjang.

    Program rumah DP nol rupiah merupakan janji Anies-Sandi pada masa kampanye pemilihan kepala daerah DKI. Keduanya menjanjikan kredit rumah murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Menurut janji keduanya, bank tetap mendapatkan uang muka, hanya ditanggung (ditalangi atau disubsidi) pihak lain, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta

    Bank Indonesia juga mewanti-wanti Pemprov DKI agar berhati-hati dalam menjalankan program DP nol rupiah itu. BI meminta Pemprov memperkuat aspek legalitas dan memperhatikan kebijakan makroprudensial bank sentral.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.