Opini WTP dari BPK untuk DKI Terganjal Persoalan Waduk, Ada Apa?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi waduk atau bendungan. shutterstock.com

    Ilustrasi waduk atau bendungan. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terancam tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan akibat kisruh pembebasan waduk.

    Hal itu terjadi setelah adanya temuan BPK mengenai permasalahan Waduk Pondok Rangon III di Jakarta Timur. “Kami sudah tidak lanjuti yang Waduk Pondok Rangon,” ujar Sandiaga di Balai Kota, Kamis, 1 Maret 2018.

    Sandiaga Uno tidak menjelaskan secara detail langkah yang dilakukan terkait dengan rekomendasi dari BPK. “Mudah-mudahan bisa dianggap sebagai TL dari temuan tersebut,” ucap Sandiaga.

    Baca: 57 Persen Waduk di Jakarta Tercemar Berat, Ini Kata Sandiaga Uno

    Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2016 dikeluarkan rekomendasi untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan menuturkan pembangunan waduk di Jakarta terganjal masalah pembebasan lahan. Saat ini, ada beberapa bidang lahan milik penduduk yang belum dibebaskan. Tahun ini, Dinas menganggarkan sekitar Rp 500 miliar untuk pembebasan lahan bakal waduk.

    Teguh mencontohkan pembangunan Waduk Brigif di Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang terhambat masalah pembebasan lahan. Menurut dia, dari 11 hektare lahan untuk waduk, Dinas perlu membebaskan lagi sekitar 6.000 meter persegi lahan penduduk. Dinas membangun Waduk Brigif sejak April 2014. Saat ini, waduk itu belum berfungsi maksimal, meski telah menampung air.

    Contoh lain, menurut Teguh, ialah pembangunan Waduk Rawa Lindung di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. “Untuk Rawa Lindung, itu tinggal satu bidang lahan (belum bebas), sekitar 2.000 meter persegi,” kata Teguh.

    Waduk Rawa Lindung direncanakan diperluas hingga 14.700 meter persegi sejak Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta.

    Adapun pembangunan Waduk Pondok Ranggon I, II, dan III di Cipayung, Jakarta Timur, menurut Teguh, terhambat keterbatasan alat berat. Alat keruk, misalnya, saat ini masih digunakan di Waduk Kampung Rambutan, Cimanggis, Pekayon, Jakarta Timur. “Tinggal kami keruk, tapi kan alatnya terbatas,” ucap Teguh.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.