Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengenal ACTA yang Gemar Laporkan Ahok Hingga Jokowi

image-gnews
Habib Novel dan jajaran Advokat Cinta Tanah Air merayakan kekalahan Ahok dengan tumpengan dan cukur rambut di Posko ACTA, Jakarta Pusat, 20 April 2017. TEMPO/Aghniadi
Habib Novel dan jajaran Advokat Cinta Tanah Air merayakan kekalahan Ahok dengan tumpengan dan cukur rambut di Posko ACTA, Jakarta Pusat, 20 April 2017. TEMPO/Aghniadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hanya dalam hitungan jam setelah Mahkamah Agung menerima berkas Peninjauan Kembali (PK) perkara penistaan agama terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) bergerak
cepat.

Organisasi tempat politikus Partai Gerindra Habiburokhman menjabat Ketua Dewan Pembina tersebut menyatakan segera menyurati MA untuk meminta menolak PK Ahok. "Pengajuan surat itu untuk memberi keyakinan kepada majelis hakim," kata Ketua ACTA Krist Ibnu Triwahyudi kepada Tempo pada Selasa, 6 Maret 2018.

BacaAnggota ACTA Siapkan Upaya Hukum buat Menjegal PK Ahok

Perkara lapor-melaporkan Ahok terutama bukanlah barang baru buat ACTA. Jumat, 7 Oktober 2016, ACTA mengadukan Ahok ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta atas dugaan menghina Islam dan berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU DKI. Kala itu, Ahok masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Sebulan kemudian, Ahok menjadi tersangka kasus penintaan agama yang menyeretnya masuk bui selama dua tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada April 2017.

Habib Novel pimpin do'a di acara syukuran ACTA atas menangnya lawan-lawan Ahok pada pilkada DKI kemarin di posko ACTA, Menteng, Jakarta Pusat. 16 Februari 2017. Tempo/Zara amelia (magang)

Selanjutnya, pada 13 Februari 2017, ACTA mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena Ahok kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta setelah cuti kampanye sejak Oktober 2016. ACTA mempersoalkan karena Ahok pada saat itu bersatus terdakwa perkara penistaan agama.

Simak juga: Kaleidoskop 2017, Rizieq Shihab, Ahok, Anies - Sandi, dan Pornografi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Memang ACTA anti Ahok. Pada 20 April 2017, sehari setelah kekalahan Ahok dalam hasil hitung cepat Pilkada DKI Jakarta, kelompok ini menggelar syukuran. Hadir pula para pendukung dan simpatisan termasuk petinggi Front Pembela Islam Habib Novel Bamukmin.

"Teringat dulu kami memberi tumpeng ke Balai Kota. Kala itu kami minta  Ahok untuk cuti, kini dia cuti selama-lamanya. Alhamdulillah, doa kami terkabul," kata Habib Novel.

Tim Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) saat tiba di Gedung Bareskrim, Jakarta, 2 Maret 2018. ACTA melaporkan atas dugaan penyebaran foto yang diduga hoax. Di dalam foto tersebut diduga Fadli dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sedang bersantap dengan penggawa Muslim Cyber Army (MCA). TEMPO/Subekti.

ACTA, yang terhubung dengan Partai Gerindra, tak hanya menyasar Ahok. Dua hari sebelum PK Ahok diterima MA, ACTA mengancam melaporkan Presiden Jokowi ke Ombudsman Nasional yang baru saja bertemu dengan petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana. Jokowi dinilai melanggar administrasi negara karena membicarakan strategi pemenangan Pemilu 2019 dengan PSI.

"Bagi ACTA, Istana tidak tepat digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu pelanggarannya," ujar Habib Novel pada Minggu, 4 Maret 2018.

Urusan ACTA rupanya tak hanya mengincar Ahok dan Jokowi. ACTA juga membela Ketua Umum Gerindra Prabowo. Mereka mengadu ke Bareskrim Polri pada 2 Maret 2018 tentang penyebaran foto diduga hoax yang menampakkan pertemuan tokoh Muslim Cyber Army (MCA) dengan Prabowo dan Wakil Ketua DPR dari Gerindra, Fadli Zon.

Baca: Jusuf Kalla: Indonesia Minimal Harus 16 Emas di Asian Games 2018

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

7 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

7 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

10 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

11 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

11 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

12 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

12 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?