Anies Baswedan Bandingkan Rumah DP 0 Rupiah dengan Rusunawa Ahok

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama hunian DP 0 rupiah Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama hunian DP 0 rupiah Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung program kepemilikan rumah tanpa uang muka alias DP nol rupiah dalam acara Silaturahmi dan Ramah Tamah Pengurus Asril Center di Gedung RJA DPR RI Kalibata, Jalan Pengadegan Selatan Raya, Jakarta, Jumat, 9 Maret 2018.
     
    Asril Center adalah lembaga kajian yang didirikan Mayjend (Purn) H.Asril Hamzah Tanjung. Lembaga ini mendukung penuh pencalonan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI 2017.

    Menurut Anies, program kepemilikan rumah tanpa uang muka ini bukan sekadar program hunian. Jadi program ini, kata Anies, tidak bisa dibandingkan dengan program rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang digagas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Ini soal keberpihakan," katanya.

    Anies menambahkan, program rusunawa memang memberikan hunian kepada rakyat. Bahkan biaya yang dikenakan per bulan juga lebih murah. Namun hunian yang ditempati itu tidak pernah menjadi milik mereka.

    Anies menilai, lebih dari 50 persen penduduk Jakarta tidak menjadi pemilik unit hunian yang mereka tempati. Sehingga terjadi ketimpangan aset kekayaan antara penduduk yang menyewa rumah dengan penduduk yang memiliki tanah dan kredit rumah.

    Atas dasar itulah Anies menggagas pembelian rumah tanpa uang muka. Program ini semata-mata agar penduduk Jakarta yang memiliki rumah bertambah. "Supaya warga Jakarta terbawa eskalator sosial," katanya. "Di Jakarta itu separuh warganya tidak terbawa ke atas. Ini kalau dibiarkan (jadi) bom waktu."

    Anies Baswedan menekankan, keberpihakan yang ia maksud tidak hanya dilakukan secara retoris, tapi juga dalam pola pikir. "Mindset-nya adalah bahwa setiap policy harus membuat kesetaraan, kesempatan bagi warga Jakarta," katanya.

    SALSABILA PUTRI PERTIWI | SSN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.