Dirut PD Dharma Jaya Mundur, Anies Baswedan: Tak Usah Ancam-ancam

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 21 November 2017. FOTO: TEMPO/Larissa H.

    Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 21 November 2017. FOTO: TEMPO/Larissa H.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau ambil pusing dengan rencana pengunduran diri Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati. Anies mempersilakan Marina mundur dari jabatannya tanpa perlu menggertak. "Kalau memang pengen mundur, mundur sajalah. Enggak usah pakai ancam-ancaman," kata Anies di Intiland Tower, Jakarta, Jumat, 16 Maret 2018.

    Sebelumnya Marina mengeluhkan dana public service obligation (PSO) yang tak kunjung cair. Dana PSO sebesar Rp 41 miliar itu sedianya digunakan untuk membeli persediaan ayam yang akan disalurkan bagi pengguna Kartu Jakarta Pintar dan melunasi utang ke pemasok ayam.

    Marina lantas membandingkan pemerintahan saat ini dengan yang sebelumnya. "Kerja sama dengan SKPD tuh beda seperti gubernur yang lama," ujar Marina, Kamis, 15 Maret 2018.

    Anies menegaskan tak akan menghalang-halangi perangkat daerah yang ingin mundur. Sebab memang tidak ada tak ada pejabat yang tidak bisa diganti dari jabatannya. Apalagi masih banyak orang yang dinilai mampu menangani Badan Usaha Milik Daerah itu. "Everyone is replaceable, okay? Mundur boleh, enggak mundur boleh," kata Anies.

    Anies Baswedan melanjutkan, setiap perangkat daerah harusnya bersikap profesional. "Be profesional, jangan kayak anak...," kata Anies tanpa melanjutkan ucapannya. Ia juga tak khawatir kinerja PD Dharma Jaya bakal terganggu dengan mundurnya Marina. "Anda lihat saja berapa bulan ini, kami hormati orang-orang profesional. Jadilah orang yang profesional. Titik," ujarnya.

    DEVY ERNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.